Tak Melulu Cantik, Ketua BEM UGM M Atiatul Muqtadir Ungkap Kriteria Istri Idaman: Siapkan Proposal!
Tampil begitu mengesankan saat berbicara di hadapan Menteri Hukum dan HAM dan anggota dewan, M Atiatul Muqtadir berhasil menjadi idola baru.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Siti Nawiroh
lihat foto
M Atiatul Muqtadir pun tertawa ngakak.
"Itu syarat jadi manajer," seloroh M Atiatul Muqtadir.
Lebih lanjut, M Atiatul Muqtadir menilai kriteria calon istri idamannya itu berdasarkan akhlak.
"Akhlaknya dan perilakunya bagaimana tetapi juga harus ada kecerdasan intelektual."
• Usus Wiranto Dipotong 40 Cm, Hermawan Sulistyo Temukan Keanehan Senjata Kunai yang Dipakai Penyerang
"Anak kita itu bergantung pada kecerdasan ibunya karena berkeluarga bukan tentang gue dan dia, lebih kepada membangun keturunan. Individu di tahap pertama memperbaiki diri, yang kedua membangun keluarga...jadi bukan sekadar mencari yang cantik," jelas M Atiatul Muqtadir.
M Atiatul Muqtadir menyatakan, dalam bekeluarga maka harus mempunyai visi yang sama.
"Siapkan saja proposalnya," celetuk M Atiatul Muqtadir.
Aksi M Atiatul Muqtadir di Depan Yasonna Laoly
Ketua Bem UGM Atiatul Muqtadir menyindir kepentingan anggota DPR RI dan para elite politik yang tergesa-gesa mengesahkan sejumlah RUU.
Tak hanya itu berulang kali menegaskan kalau demo Mahasiswa yang dilakukan pada Selasa (24/9/2019) tidak ditunggangi oleh pihak manapun.
Di depan Menkumham Yasonna Laol, Atiatul Muqtadir menegaskan kalau para Mahasiswa itu bukan manusia bodoh, melainkan gerakan terpelajar.
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club (ILC) Rabu (25/9/2019), Atiatul Muqtadir menilai bahwa penundaan RKUHP itu hanya bahasa politis saja.
"Bung Karni, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan RKUHP, yang pertama memang ketika kita mendengar Presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis Bung Karni, kalau kita lihat sebenarnya kalau saat paripurna itu adanya tolak atau terima, nggak ada tunda," kata dia.
Ia pun menegaskan kalau tuntutan para Mahasiswa ini bukan ingin ditunda, tapi menolak.
"Kemudian bukan hanya tolak Bung Karni poinnya, tuntutan kami yang sampai hari ini tidak mau ditemui oleh DPR yang terhormat, itu bukan hanya sekedar menunda tapi setelah ditunda nanti dibahas ulang dan melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat," tegasnya.
