Pengalihan Rute Transjakarta Imbas Penutupan Jalan di sekitar Gedung DPR MPR RI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Penutapan jalan yang dilakukan pihak kepolisian di sekitar Gedung DPR MPR RI menyebabkan pelayanan bus Transjakarta terganggu.

Untuk tetap dapat melayani pelanggan, operasial Trasjakarta pun melakukan mengalihan rute.

Dalam siaran tertulisnya, Kepala Divisi Selretaris Korporasi dan Humas Transjakarta Nadia Diposanjoyo mengatakan, pengalihan rute ini dilalukan sejak pukul 05.00 WIB.

"Layanan Transjakarta akan kembali seperti semula sampai jalur di sekitar Gedung DPR MPR dibuka kembali," ucapnya, Kamis (17/10/2019).

Berikut Pengalihan Rute Bus Transjakarta :

1. Koridor 9 : Pinang Ranti - Pluit
Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

2. Rute 3F : Gelora Bung Karno - Kalideres
Untuk sementara arah Kalideres tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Kemanggisan.

3. Rute 4A : TU Gas - Grogol
Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Kemanggisan.

4. Rute 9A : PGC - Pluit
Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

5. Rute 9K : Kampung Rambutan - Grogol
Untuk sementara arah Grogol tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

6. Rute 1F: St. Palmerah - Bundaran Senayan
Mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah KEMENPORA. Untuk sementara selepas St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Bundaran Senayan.

7. Rute 1F : Bundaran Senayan - St. Palmerah
Mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas bus stop pintu 7 arah Flyover Karet via City Walk. Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC s/d DPR 2.

8. Rute 1B: St.Palmerah - Tosari
Mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah KEMENPORA. Untuk sementara selepas St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Tosari.

9. Rute 1B : Tosari - St.Palmerah
Mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur. Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC sampai dengan DPR 2.

Rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR MPR

 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR MPR RI.

Berdasarkan informasi yang diperoleh TribunJakarta.com dari akun twitter TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro), rekayasa lalu lintas telah diberlakukan sejak Rabu (16/10/2019) malam sekira pukul 23.30 WIB.

Adapun rekayasa lalu lintas ini diterapkan guna mengantisipasi aksi unjuk rasa di sekitar gedung wakil rakyat tersebut.

Berikut rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI :

1. JCC Senayan arah Slipi diarahkan ke kiri arah Lapangan Tembak Senayan;

2. Lalu lintas dari Lapangan Tembak arah Slipi diarahkan naik layang Farmasi arah Ladokgi atau Jalan Bendungan Hilir;

3. Lalu lintas dari Palmerah arah Lapangan Tembak dialihkan ke arah Pejompongan;

4. Pintu keluar tol arah DPR RI dialihkan lurus ke pintu keluar tol Slipi Jaya.

TNI-Polri apel jelang pelantikan

Pagi ini, TNI dan Polri akan menggelar apel persiapan pengamanan, pengambilan sumpah, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan pengamanan dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, serta suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tengah berbaris rapi.

Mereka sedang mulai melakukan persiapan pada sekira pukul 07.27 WIB.

Apel ini akan dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hingga berita ini dimuat, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tampak berbaris rapi.

Larangan aksi sampai tanggal 20 Oktober 2019

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).

Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal tersebut jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).

Hal itu ditegaskan oleh Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono sesuai dengan pemberitahuan dari pihak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," ujar Mayjen Eko.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober"