2 Tahun Anies Baswedan Jabat Gubernur DKI Jakarta, Program Rumah DP Nol Rupiah Jadi Sorotan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, program unggulan tersebut mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) salah satunya.

Melalui Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Rian Ernest, PSI menilai jumlah 1.790 unit hunian DP nol rupiah yang disiapkan Pemprov DKI terlalu kecil.

Bahkan, PSI berani menyebut capaian Anies Baswedan selama dua tahun kepemimpinannya hanya seperti ruang lingkup Wali Kota.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu, menyebutkan bahwa sekira lima juta warga DKI tidak memiliki rumah.

"Angka ini menurut kami terlalu kecil. Ini bukanlah pencapaian untuk lingkup Gubernur, ini tidak beda dengan lingkup kerja Wali Kota," ucapnya, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, PSI juga menyoroti harga rumah DP nol rupiah yang dinilai tidak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah berpenghasilan rendah.

"Pemprov DKI mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi. Ini banyak dikeluhkan warga," ujarnya.

Tak hanya PSI, dua partai pengusung Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu, yaitu Gerindra dan PKS turut menyoroti program rumah DP nol rupiah ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI asal Gerindra Syarif, ia menyebut, janji 2.000 unit hunian DP nol rupiah yang digagas Anies semasa kampanye dulu tidak terpenuhi.

"Janji kerja pak Anies dan Sandi itu kan program DP nol rupiah bisa dilaksanakan tahun 2018, tapi ternyata baru terealisasikan tahun ini," tuturnya, Rabu (16/10/2019).

"Kita berharap akhir tahun 2019 kita sudah dapat 2.000 unit ternyata juga tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.

Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Suhaimi pun sempat mengkritik program Pemprov DKI yang berjalan tidak terlalu cepat.

"Secara umum program sudah jalan, tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala," ucapnya, Selasa (15/10/2019).

Ia menambahkan, salah satu program Anies yang sempat menemui kendala ialah soal pembangunan hunian DP nol rupiah.

Dimana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan Pondok Kelapa sempat molor.

Padahal, itu merupakan salah satu program prioritas dari Pemprov DKI Jakarta.

"DP nol rupiah itu saya melihat kurang cepat, padahal itu menjadi prioritas. Tapi itu sudah jalan, buktinya di Pondok Kelapa misalnya," ujarnya di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia pun berharap, pembangunan hunian DP nol rupiah lainnya dapat dikebut pengerjaannya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

"Harapannya DP nol rupiah disegerakan dengan proses lebih cepat lagi dan hal-hal yang sekiranya mengganggu percepatan harus diatasi," kata Suhaimi.

"Termasuk juga koordinasi dengan teman-teman di DPRD ya," tambahnya.

2 Tahun Kinerja Anies Bawesdan, Gerindra Soroti Program Rumah DP Nol dan OK OCE

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif menyebut, selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah berada di jalur yang tepat.

Sejumlah janji Anies semasa kampanye dulu pun sudah mulai dijalankan, meski masih ada kekurangan.

"Evaluasi dua tahun ini bisa dikatakan pak Anies sudah on the track, sudah pada jalan yang benar meskipun di sana-sini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki," ucapnya, Rabu (16/10/2019).

Dari sejumlah program yang telah dijalan Pemprov DKI, Syarif menyebut, program di bidang transportasi dan pendidikan menjadi yang paling sukses dijalankan selama dua tahun kepemimpinan Anies.

"Soal penanganan transportasi dan penanganan tata kelola pendidikan cukup memuaskan ya bagi warga ibu kota," ujarnya saat dikonfirmasi.

Selama di bawah komando mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, Syarif pun mengatakan, Pemprov DKI telah mengelola keungan dengan baik dan tepat sasaran.

Ini terbukti dengan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Artinya uang rakyat yang digunakan pemerintah selama ini bisa dikatakan adalah baik dan benar sesuai dengan rencana dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan auditor BPK," kata Syarif.

Meski dikatakan telah berjalan sesuai rencana, bukan berarti seluruh program yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta berjalan mulus tanpa hambatan.

Syarif mengungkapkan, program rumah DP nol rupiah sempat mendapat batu sandungan sehingga target 2.000 unit hunian tidak tercapai.

"Janjivkerja pak Anies dan Sandi itu kan program DP nol rupiah bisa dilaksanakan tahun 2018, tapi ternyata baru terealisasikan tahun ini," tuturnya.

"Kita berharap akhir tahun 2019 kita sudah dapat 2.000 unit ternyata juga tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.

Selain itu, program OK OCE yang akhirnya berganti nama menjadi Pengembangan Kelompok Wiraswasta Terpadu (PKWT) juga disebut Syarif tidak berjalan dengan mulus.

Dimana pada masa kepemimpinannya, mantan Rektor Univeristas Paramadina ini menargetkan 200 ribu lapangan pekerjaan baru selama lima tahun kepemimpinan Anies.

"Targetnya lima tahun ada 200 ribu lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20 ribu," ucapnya.

"Sisa tiga tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai 200 ribu," harapnya.

2 Tahun Kinerja Anies Baswedan di Jakarta, PSI Sebut Gubernur Rasa Wali Kota

Dua tahun sudah, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 2017 lalu.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun memberikan sejumlah catatan terkait implementasi janji Anies semasa kampanye dulu.

Pertama, soal janji rumah DP nol rupiah yang menjadi program unggulan pasangan Anies-Sandi kala itu.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu, menyebutkan bahwa sekira lima juta warga DKI tidak memiliki rumah.

Sementara itu, sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini hanya berhasil menghantarkan 1.790 warganya ke program rumah DP nol rupiah.

"Angka ini menurut kami terlalu kecil. Ini bukanlah pencapaian untuk lingkup Gubernur, ini tidak beda dengan lingkup kerja Wali Kota," ucapnya, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, PSI juga menyoroti harga rumah DP nol rupiah yang dinilai tidak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah berpenghasilan rendah.

"Pemprov DKI mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi. Ini banyak dikeluhkan warga," ujarnya.

Kemudian, sektor lapangan kerja juga menjadi catatan bagi PSI.

Dimana semasa kampanye dulu, mantan Rektor Universitas Paramadina ini berjanji akan membuka lapangan kerja dengan angka penyerapan kurang lebih 40 ribu tenaga kerja per tahun.

Ini berarti dalam dua tahun kepemimpinannya, seharusnya Pemprov DKI bisa menyerap kurang lebih 80 ribu tenaga kerja.

"Tidak ada kejelasakan maupun angka yang transparan bagaimana progres yang dicapai Anies untuk hal ini," kata Rian Ernest dalam siaran pers yang diterima TribunJakarta.com.

Upaya PSI untuk mengetahui capaian Anies soal lapangan pekerjaan ini pun sudah dilakukan dengan mencari data di situs pktdev.jakarta.go.id.

"Kami tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang hal tersebut, kami tidak dapat cek sejauh mana janji itu terpenuhi," tuturnya.

Selanjutnya, ialah soal pembangunan yang tidak merata di ibukota.

"Bicara soal pemerataan, sampai saat ini Jakarta hanya dipersolek pada wilayah-wilayah tertentu saja," ucapnya.

Ia mencontohkan proyek revitalisasi trotoar di sejumlah ruas jalan ibu kota yang panjangnya mencapai 134 kilometer.

Padahal, berdasarkan data BPS di tahun 2015, Jakarta memiliki trotoar sepanjang 540 kilometer.

"134 km adalah angka yang kecil bila dibandingkan jumlah trotoar yang ada dan bahkan beberapa jalanan belum difasilitasi dengan trotoar yang layak," ujarnya.

"Seperti contohnya Jalan Raya Munjul di Jakarta Timur. Jakarta bukan hanya Thamrin dan Sudirman," tambahnya.

Selain tiga hal yang termasuk dalam 23 janji Anies semasa kampanye dulu, PSI pun turut menyoroti banyaknya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Seharusnya dengan jumlah staf pembantu sebanyak itu dapat menunjang kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang kita lihat sekarang," ucapnya.

PSI pun menyebut, seharusnya capaian dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini.

"Gubernur Anies Baswedan seharusnya dapat berbangga dengan pencapaian yang jauh lebih tinggi dari yang beliau kerjakan sekarang dan pemenuhan janji manis yang seharusnya tidak hanya jadi modal pemikat di era masa kampanye dulu," kata Rian Ernest.

Akademisi ITB Sebut Banyak Masalah di Sektor Rusunawa

Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menyebut masih banyak permasalahan yang harus ditangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurutnya, kinerja Anies selama dua tahun memimpin DKI Jakarta belum mampu memaksimalkan pengelolaan Rusunawa.

Kata Jehansyah, terdapat 25 ribu unit rusunawa di Jakarta yang sekira 64 persen menunggak atau belum dibayar.

"Ada 25.000 unit rusunawa di Jakarta itu sebagian besar, sekira 64 persen itu menunggak atau tidak dibayar," ujarnya, saat konferensi pers tentang Evaluasi Kinerja Anies Dua Tahun, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Kata dia, tunggakan terhadap rusunawa tersebut mencapai Rp 50 miliaran.

"Itu rusunawanya tunggakan sampai Rp 50 miliaran. Jadi, rusunawa yang bagus sudah dibuat untuk subsidi silang," katanya.

Karenanya, Jehansyah menilai Anies Baswedan orang progresif dan radikal secara struktur guna mengatasi permasalahan rusunawa.

"Saya merespon Pemprov DKI Jakarta kurang progresif dan radikal secara terukur untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan program yang radikal dan nyata," ucapnya.

Anies Baswedan Akui Ada Program Pemprov Terasa Memberatkan Publik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari selama dua tahun memimpin banyak kekurangannya.

"Sebagian dari yang kami kerjakan, mungkin terasa memberatkan untuk publik saat ini," kata Anies saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Dia mencontohkan, pembangunan trotoar satu di antaranya yang dirasa publik sangat mengganggu aktivitas mereka.

"Saat pembangunan trotoar, pada saat pembangunan, ada kemacetan di situ. Tapi itu namanya growing pain," ucapnya.

Dia menganalogikan pembangunan trotoar tersebut, ibarat gigi yang akan tumbuh memang terasa sakit. Namun harus kuat.

"Sepeti saat gigi mau tumbuh, pada saat proses pertumbuhan ya sakit. Karena mau tumbuh normal, jangan dimatikan, justru dituntaskan," katanya.

• FY Banker Diduga Bobol Rp 124 M Punya Selusin Mobil Mewah, Sikap Berubah Drastis Sejak Momen Ini

• LINK Live Streaming PSS Sleman Vs Kalteng Putra: Tim Tamu Sempat Diterpa Masalah Finansial

• Tak Lagi Jualan di Trotoar, 23 PKL Direlokasi Sementara ke Lahan PD Pasar Jaya

• Mempelai Pria Tahu Rina Punya Suami Sah, Pendeta Ungkap Perasaan Tak Enak Sebelum Baca Nasihat Nikah

Lembaga survei Populi Center menunjukkan hasil penelitiannya tentang evaluasi kinerja Anies.

Menurut Anies, hasil dari lembaga survei tersebut merupakan suara hati dari masyarakat.

Memang ada yang pro dan kontra.

"Tapi kami bersyukur dengan begitu, kami jaga perasaan itu. Perasaan publik itu penting, karena membangun optimisme," ucap dia.

"Dia pun berharap agar hasil survei tersebut dapat memacu kinerja Pemprov DKI Jakarta."

"Kami berharap survei-survei ini menjadi bahan bagi siapa saja untuk menilai kinerja."

"Tapi kalau mau menilai kinerja pemerintah, diukurnya dengan rencana," sambung dia.

Kata Anies, Pemprov DKI Jakarta baru mewujudkan beberapa kinerjanya sejumlah 40 persen.

"Alhamdulillah 40 persen kinerja sebagian sudah tercapai, sebagian masih dalam proses," ucapnya.