Nasdem Ancam Jadi Oposisi dari Pemerintahan Joko Widodo, Wibi: Pak Surya Paloh Tidak Bercanda

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino angkat bicara soal sinyal partainya menjadi oposisi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk keluar dari partai koalisi tidak main-main.

"Itu serius, seorang pak Surya itu tidak bercanda," ucapnya, Selasa (22/10/2019).

• Berawal dari Bisnis Sewa Apartemen di Depok, Pria Ini Jadi Mucikari: Mereka Meminta Dicarikan Tamu

Ia pun menyebut, peran oposisi sangat diperlukan sebagai penyeimbang sehingga pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi tidak terkesan otoriter.

"Kalau enggak ada oposisi, pemerintah akan otoritariat, sementara Indonesia mengandung mazhab demokrasi Pancasila. Jadi harus ada check and balance," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Pemerintah yang tidak diawasi kan juga berbahaya," tambahnya.

• Dua Anak Kucing yang Tercebur ke Saluran Air, Sudin PKP Jakarta Timur Lakukan Evakuasi

Terkait dengan isu keluarnya NasDem dari koalisi pemerintah karena hanya mendapat porsi kecil dalan kabinet Jokowi, Wibi pun menampiknya.

Menurutnya, partai pendukung pemerintahan tidak harus diberi jatah kursi dalam kabinet Jokowi.

"Kita kan partai pendukung utama Jokowi. Sebagai partai pendukung utama? tidak selalu serta merta harus ada di posisi kabinet atau pun apa," kata Wibi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberi isyarat siap menjadi partai yang berada di lingkaran oposisi dalam lima tahun ke depan.

Hal itu ditegaskannya ketika menghadiri acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) lalu.

Penegasan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media mengenai adanya manuver parpol oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Menurut dia, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.

"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019), kemarin.

"Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," sambungnya.

• Jadi Menteri, Ini Profil Nadiem Makarim dari Karyawan hingga Pendiri Gojek Bernilai Triliunan

Bahkan, menurut Paloh, partai NasDem menyatakan siap menjadi partai oposisi.

Sebaliknya, ia tak masalah harus keluar dari koalisi Jokowi-Maruf Amin.

"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," pungkasnya. (*)