BNN dengan KY Bahas Putusan MA yang Batalkan Putusan Mati Gembong Narkoba Jadi Penjara 20 Tahun

"Secara lisan kami sudah komunikasikan (dengan KY), namun ini tentu jadi kewenangan dari instansi yang lain," kata Arman di Kramat Jati

BNN dengan KY Bahas Putusan MA yang Batalkan Putusan Mati Gembong Narkoba Jadi Penjara 20 Tahun
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari saat memberi keterangan di Jakarta Timur, Kamis (24/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Yudisial (KY) menyatakan sudah membahas masalah hukuman bandar narkoba yang seharusnya dihukum mati namun diganti menjadi hukman penjara. 

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan langkah tersebut diambil usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis hukuman mati bagi bandar 54 kilogram sabu, Muhammad Adam.

"Secara lisan kami sudah komunikasikan (dengan KY), namun ini tentu jadi kewenangan dari instansi yang lain," kata Arman di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2019).

Meski tak gamblang menyebut adanya praktik suap yang membuat turunnya vonis Adam ke hukuman 20 tahun penjara di tingkat MA.

Arman yakin Adam yang memiliki aset sekitar Rp 12,5 triliun mengguyur sejumlah pihak agar vonis hukuman mati dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugur.

"Kami hanya mendorong untuk kita bisa melihat secara jernih. Apakah memang putusan-putusan seperti itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Pembicaraan dengan KY yang berwenang mengawasi dan menindak setiap pelanggaran hakim jadi bentuk kekecewaan BNN terhadap Pengadilan.

Selain kasus Adam, Arman mengaku kecewa dengan putusan MA yang mengembalikan harta terpidana tindak pencucian uang Narkoba, Murtala senilai Rp 142 miliar.

"Artinya memang sindikat narkoba ini tetap bekerja, mampu mengendalikan sindikat di lapangan dan sekaligus juga mereka mampu mempengaruhi penegak hukum untuk memperingan hukuman yang sudah divonis," tuturnya.

Faktor Biaya Jadi Alasan Penghuni Rela Tinggal di Indekos Pengap di Tambora

Jadwal French Open 2019 Hari Ini: 11 Wakil Indonesia Main, Jonatan Lumayan Berat, Ginting Mudah

Siti Nur Azizah Akui Kerja Sambil Sosialisasi Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Putusan hakim terhadap terpidana penyalahguna narkotika dirasa tak melihat fakta di lapangan bahwa hasil tangkapan BNN dikendalikan narapidana.

Tanpa menyebut pasti adanya praktik suap di tingkat Pengadilan dan penjara, Arman yakin masyarakat dapat merasa adanya kejanggalan.

"Ini yang perlu kita perdalam dan perlu kita sama-sama bekerja untuk melihat apakah ini terjadi penyimpangan. Atau paling tidak kita sama-sama bisa menilai apakah ini memang sudah memenuhi keadilan masyarakat," lanjut Arman.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved