Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie Nilai Pendidikan di Kejaksaan Sesuai Visi Presiden

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan pendidikan dan inovasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI dinilai sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo.

Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan uji tiru.

Hal itu, diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie saat acara "Legal Expo" yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Badan Diklat Kejaksaan RI bisa lebih sukses dalam penyelenggaraan Diklat sesuai visi dari Bapak Presiden RI," ujar Ronny.

Ronny saat berkunjung ke stand Kejaksaan mendapatkan penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Mukri tentang inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, di antaranya inovasi pelayan hukum dalam bentuk digital dan elektronik, Learning Centre For The Fourth Industrial Revolution, E-learning, E-Akademi, E-Register, E-Ijin, E-Lapdu, E-Quisionair, E-Office dan Digital Map.

Beberapa pekan sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) berkunjung ke Badiklat Kejaksaan RI untuk studi tiru Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Rombongan dari Kemenkum HAM yang dipimpin oleh Kepala Balitbangkumham, Asep Kurnia untuk mengadopsi ahli teknologi informasi dan komputer dan inovasi yang telah diterapkan di lingkungan Kejaksaan RI.

"Meniru apa yang sudah dilakukan Badiklat Kejaksaan Agung ini," kata Asep.

Adapun 3 kunci yang akan diterapkan Balitbang Kemenkum HAM yang diadovsi dari Badiklat Kejaksaan yakni ikhlas, komitmen, dan konsisten.

Sesuai masukan dari Kabadiklat Kejaksaan, bahwa konsistensi ini harus dimulai dari pimpinan tertinggi.

"Konsisten dimulai dari yang paling atas. Jadi di sini (Badiklat Kejaksaan) pimpinannya sudah menjadi role model bagi semua pegawai Badiklat ini," ujarnya.

Asep mengungkapkan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Kepala Badiklat Kejaksaan, Setya Untung Arimuladi dan jajarannya untuk diterapkan di Balitbang Kemenkum HAM untuk mendapatkan WBK seperti Badiklat Kejaksaan.

"Banyak sekali pelajaran yang kita peroleh, tadi Pak Kabadiklat (Kejaksaan) juga sudah menyampaikan ke kami, terutama dalam membangun wilayah bebas dari korupsi ini tidak mudah," ujarnya.

• Ramalan Zodiak Besok, Sabtu 26 Oktober 2019: Sagitarius Harus Kencan, Pisces Luangkan Diri

• Drum Band Taruna Akademi TNI Beraksi di Royal Edinburgh Military Tattoo di Australia

Artinya, lanjut Asep, untuk mewujudkan WBK ini membutuhkan kerja keras dan melelahkan, namun tidak boleh berhenti atau harus jalan terus.

Pihaknya optimistis bisa menerapkan masukan-masukan dari Badiklat Kejaksaan.

"Seperti yang dikatakan kang Untung tadi, 'kapan kita akan berubah kalau tidak sekarang, jangan berhenti untuk mengingatkan dan saling diingatkan'," katanya. (*)