Bahas Integrasi Sistem Transportasi dengan Gubernur Anies, Erick Thohir Jalan Kaki ke Balai Kota DKI
Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, Erick Thohir datang bersama wakilnya Kartika Wirjoatmodjo ke Balai Kota.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir datang menyambangi Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, Erick Thohir datang bersama wakilnya Kartika Wirjoatmodjo ke Balai Kota.
Mereka tampak datang dengan berjalan kaki dari kantornya yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat atau hanya berjarak 400 meter dari kantor Anies.
• Prabowo Disebut Sudah Diizinkan Masuk Amerika Setelah Jabat Menteri Pertahanan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut, maksud kedatangan Erick Thohir dan jajarannya ke Balai Kota ialah untuk membahas rencana pembangunan di Jakarta, khususnya di bidang transportasi dapat berjalan dengan baik.
"Beliau secara khusus datang ke Pemprov DKI, inisiatif dan proaktif memastikan bahwa rencana pembangunan di Jakarta berjalan tanpa hambatan," ucapnya, Selasa (29/10/2019).
Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar seluruh sistem transportasi, baik yang dikelola Pemprov DKI maupun pemerintah pusat dapat terintegrasi satu sama lainnya.
"Bapak Presiden memberi arahan dalam rapat tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dan pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu," ujarnya.
Dijelaskan Anies, fokus utama utama dalam pembahasan kali ini ialah pengintegrasian kereta api dengan moda transportasi darat lainnya milik Pemprov DKI Jakarta.
Jika pengintegrasian berjalan dengan baik, nantinya masyarakat bisa menikmati seluruh moda transportasi di Jakarta hanya dengan satu kartu pembayaran.
"Masyarakat cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum. Ini yang tadi kami bahas supaya pengguna kartu juga bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat," kata Anies.
"Jadi bukan pembangunan infrastruktur, tapi integrasi pengelolaan transportasi umum," tambahnya.
