Gara-gara Anggaran Lem Aibon Bocor, Anies Baswedan Salahkan E-Budgeting Ahok, Padahal KPK Memuji

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggaran gendut lem aibon dan pulpen Pemprov DKI Jakarta sedang menjadi sorotan publik.

Bahkan anggaran lem aibon sebesar Rp 82.8 miliar masih terus ramai diperbincangkan netizen di jagad Twitter.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana angkat bicara.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan langsung terkait anggaran ini.

Sayangnya, web APBD 2020 jadi tidak bisa diakses.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh menyatakan tidak ada anggaran sebesar itu untuk lem aibon ataupun pulpen.

Tak hanya PSI, jagad twitter hingga google diramaikan rasa penasaran dan tanggapan warga net terkait anggaran aibon yang sebegitu besarnya.

Berikut permintaan penjelasan dari PSI untuk Gubernur Anies Baswedan soal anggaran lem Aibon, TribunJakarta.com kutip dari video Kompas TV :

Media sosial sepanjang Rabu hingga Kamis 31 Oktober 2019 berisik soal sorotan terhadap, anggaran lem aibon miliaran rupiah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

Nilainya mencapai Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon. Fantastis!

Banyak yang mempertanyakan berapa banyak lem aibon yang didapatkan dengan uang sebanyak itu, dan untuk apa kegunaannya bagi siswa-siswi SD yang menjadi pihak penerimanya.

Bahkan, topik ini menjadi trending pembicaraan di Twitter Indonesia dan tercatat menjadi topik yang banyak dicari di mesin pencarian Google.

• Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%

Semakin panasnya sorotan pengadaan lem aibon dan pulpen di Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga miliaran rupiah tentu masuk ke telinga Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Apa kata Anies Baswedan?

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital (e-budgeting) yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

E-budgeting ini pertama kali digunakan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kemudian digunakan Ahok hingga Anies sekarang ini.

Menurut Anies, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

• Prabowo Minta Gerindra Kritisi Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan: Tidak Ada Perubahan

Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.

Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan dari Jokowi.

"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.

KPK Puji E-Budgeting

Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan dari Jokowi hingga Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Seperti diketahui, sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.

Salah satunya soal anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.

Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.

"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya.

Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (*)