Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Siapa Inggard Joshua yang Kritik Politikus PSI? Pernah Diperika KPK dan 3 Kali Pindah Partai
Inggard Joshua pernah diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang suap kepada DPRD DKI Jakarta senilai Rp 5 miliar.
Penulis: Erik Sinaga 2 | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua memberikan teguran keras kepada William Aditya Sarana.
William adalah newbie di DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Muasalnya, Inggard menilai cara William tidak pantas dilakukan membongkar anggaran sebelum dibahas di DPRD. Siapa Inggard Joshua? simak rangkuman TribunJakarta:
1. Pernah diperiksa KPK terkait suap reklamasi

Inggard Joshua pernah diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang suap kepada DPRD DKI Jakarta senilai Rp 5 miliar.
Saat itu, Inggard masih terdaftar sebagai anggota Partai NasDem.
"Iya ditanya. Tapi saya nggak tahu, saya billang wallahu a’lam ya kan. Mengiyakan tidak, menidakkan tidak," kata Inggar usai diperiksa di KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2016).
Sekadar informasi, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta berbuntut suap. KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan personal assistant di PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro.
2. Keluar dari Partai NasDem
Tahun 2018, Inggard Joshua membuat langkah politik yakni undur diri dari Partai NasDem.
Dilansir dari Kompas.com, Inggard merasa sudah sejaklama tidak sepemikiran lagi dengan partai besutan Surya Paloh tersebut.
"Saya sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Anda tahu kan posisi saya bagaimana. Dalam hal ini, ada hal-hal yang tidak seprinsip. Tapi, saya menghargai partai dan saya menghargai semuanya," ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/7/2018).
Inggard sudah sering berbeda pendapat dengan partainya.
Perbedaan pendapatnya dengan Partai Nasdem semakin gencar ketika partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan diri mendukung Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada 2017.
3. Kritik kebijakan Ahok
