Anies Baswedan Pastikan Pengunduran Diri Kepala Bappeda Tak Hambat Pembahasan Anggaran
Pasalnya, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda yang ditunjuk Anies telah mengikuti proses penyusunan anggaran selama sebulan belakangan ini
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pengunduran diri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak menghambat proses pembahasan anggaran.
Pasalnya, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda yang ditunjuk Anies telah mengikuti proses penyusunan anggaran selama sebulan belakangan ini.
"Terkait pembahasan Insya Allah tidak (terganggu), nanti akan ada Plt-nya bu Suharti, jadi sudah langsung (bekerja)," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Diketahui, sebelum ditunjuk sebagai Plt Kepala Bappeda, Suharti menduduki posisi Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.
Ia baru menduduki jabatannya itu sekira satu bulan lebih setelah Gubernur Anies Baswedan melantiknya pada Kamis (12/9/2019) lalu menggantikan pejabat sebelumnya yang pensiun.
"Jadi selama beliau di sini sebulan lebih, itu salah satu tugas beliau adalah bekerja bersama Bappeda," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"Jadi ini tandemnya akan langsung, bisa langsung jalan karena beliau mengikuti semua proses," tambahnya menjelaskan.
• SPN Kabupaten Tangerang Minta Sistem Penentuan UMK Dibenahi, Tekankan Regulasi Survei Pasar
• Baru 1 Bulan Jabat Deputi Gubernur, Suharti Ditunjuk Anies Jadi Plt Bappeda DKI Jakarta
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
