Fachrul Razi Usulkan Larangan ASN Pakai Cadar, Haikal Hassan Emosi: Baru Seminggu Sudah Bikin Heboh

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan usulan larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah demi alasan keamanan.

Ia kemudian memberi contoh dengan aturan pelarangan menggunakan helm.

Menurut Fachrul Razi, itu seperti aturan di lingkungan instansi pemerintah yang harus menunjukkan wajahnya dengan jelas.

TONTON JUGA

"Dari segi keamanan (usulan larangan pengunaan cadar re), di instansi pemerintah tidak diperbolehkan memakai helm, kalau ada orang yang bertamu di rumah saya tidak kelihatan wajahnya, tidak mau saya, keluar Anda," jelas Fachrul Razi, seperti dilihat dalam video tayangan YouTube Kompas TV (31/10/2019).

Namun, usulan tersebut masih dikaji sebelum ditetapkan melalui peraturan Menteri Agama.

Menanggapi pernyataan Fachrul Razi, penceramah Haikal Hassan dan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera terlibat perdebatan panas.

Peristiwa itu terjadi saat Haikal Hassan dan Kapitra Ampera hadir sebagai narasumber di acara Dua Sisi, TV One.

Mulanya pembawa acara Dua Sisi memperlihatkan tangkapan layar sejumlah media online yang memberitakan, pertanyaan Fachrul Razi terkait cadar dan radikalisme.

• Anies Baswedan Sebut E-Budgeting Warisan Ahok Terlalu Detail, Djarot Heran: Malah Menguntungkan Dong

TONTON JUGA

Haikal Hassan menilai pernyataan Fachrul Razi dapat membentuk stigma masyarakat terhadap suatu golongan.

"Itu kalau disusun kalimatnya pertama bicara radikal, kedua bicara cadar, ketiga bicara masjid, empat bicara masjid, ditambah kesimpulannya adalah?" kata Haikal Hassan dikutip TribunJakarta.com dari YouTube TV One, pada Jumat (1/11/2019).

"Kumpulkan berita-beritanya, yang terjadi dipemikiran masyarakat itu kaya apa sih?" tambahnya.

Haikal Hassan menyayangkan ucapan Fachrul Razi terkait cadar.

• Anies Nilai E-Budgeting Warisan Ahok Tak Smart, Djarot Tertawa: yang Pakai Tak Pintar Ya Berantakan

Kapitra Ampera kemudian menimpali, ia menjelaskan Fachrul Razi tak bermaksud menyebut orang bercadar merupakan pelaku kejahatan.

"Ini baru seminggu loh pak sudah terjadi seperti ini," kata Haikal Hassan emosional.

"Ini bukan mengatakan orang pakai cadar dan pakai cingkrang itu pelaku kejahatan," imbuh Kapira Ampera.

"Ini pilihan narasi," imbuh Haikal Hassan.

• Diminta Tandatangani Pakta Integritas oleh Ketua Suporter, Andre Rosiade: Jangan Ragukan Nyali Saya!

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul Razi dinilai Haikal Hassan sudah membuat heboh masyarakat Indonesia.

"Baru semimggu pemerintahan ini sudah bikin heboh," ucap Haikal Hassan.

Brigjen Pol Hamli, Direktur Pencegahan BNPT kemudian meminta Haikal Hassan untuk berhenti menyalahkan pemerintah.

Ia meminta Haikal Hassan untuk menyalahkan oknum yang memanfaatkan kepercayaan tertentu untuk melakukan kejahatan.

"Jangan salahkan pemerintah," kata Brigjen Pol Hamli.

• Blak-blakan! Andhika Pratama & Ussy Ogah Diundang Acara TV Ini, Gisella Anastasia: Wah Berani Banget

"Salahkan orang yang membajak agama, mereka menggunakan agama untuk kepentingan mereka," tambahnya.

SIMAK VIDEONYA:

Terpisah Fachrul Razi menganggap penggunaan cadar tidak mempunyai dasar.

"Rencana tersebut hanya saya bilang tidak ada dasarnya di Al-qur'an maupun di Hadist, menurut pandangan kami," ungkap Fachrul Razi, saat ditemui di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).

• Andhika Pratama & Ussy Blak-blakan Ogah Diundang Acara TV Ini, Gisella Anastasia: Wah Berani Banget

Mantan Wakil Panglima TNI mengatakan, akan mempersilakan bagi orang yang ingin menggunakan cadar.

Namun, ia menilai bahwa penggunaan cadar tidak ada hubungannya dengan kualitas keimanan dan ibadah seseorang.

"Bukan berarti orang yang sudah memakai cadar, takwanya tinggi, silahkan saja," ujar Fachrul Razi.

SIMAK VIDEONYA:

• Tanggapi Isu Atta Halilintar Bersama Wanita Inisial LA, Bebby Fey: Emang Cantik, Wajar-wajar Aja

Muhammadiyah Bicara Soal Pelarangan Cadar

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi wacana Menteri Agama Fachrul Razi soal kajian pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan.

Menurut Abdul, ada dua hal yang harus dilihat secara seksama terkait rencana kebijakan Kemenag terkait dengan pelarangan pemakaian cadar di kantor Pemerintah.

Pertama, kata Abdul, soal alasan kode etik kepegawaian.

Kalau mereka adalah pegawai, maka siapapun harus mematuhi kode etik pegawai.

Bahkan dalam konteks pembinaan, kepatuhan kepada kode etik berbusana adalah bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi.

"Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar, tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan budaya bangsa Indonesia," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (31/10/2019).

Kedua, Abdul menyebut, dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki atau perempuan.

Di kalangan ulama terdapat ikhtilaf mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

Sebagian besar ulama berpendapat bercadar bukanlah wajib.

Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan.

"Muhammadiyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib. Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan," jelas Abdul.

Karenanya, ia menyebut, kebijakan Menteri Agama tersebut tidak ada yang salah.

"Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM. Kebijakan tersebut harus dilihat sebagai usaha pembinaan pegawai dan membangun relasi sosial yang lebih baik," jelasnya.