UMK Kabupaten Bekasi 2020

APINDO Enggan Tanggapi Tuntutan Buruh Soal Kenaikan 15 Persen UMK Kabupaten Bekasi 2020

Sutomo enggan berkomentar terkait usulan serikat buruh yang menginginkan kenaikan upah di atas 15 persen.

APINDO Enggan Tanggapi Tuntutan Buruh Soal Kenaikan 15 Persen UMK Kabupaten Bekasi 2020
IST
Ilustrasi UMK 2020 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIKARANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi sampai saat ini masih mengikuti tahapan dari dewan pengupahan terkait pembahasan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2020.

Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, Sutomo, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya melalui perwakilan di dewan pengupahan baru satu kali mengadakan pertemuan dengan pihak pemeritnah daerah dan serikat buruh.

"APINDO baru pertama belum mengarah ke materi, baru pertemuan pertama, baru pertemuan soal informasi surat edaran menteri, belum masuk pada materinya," kata Sutomo kepada TribunJakarta.com, Sabtu, (2/11/2019).

Meski begitu, pihaknya menegaskan akan tetap berpegang pada aturan pemerintah terkait kenaikan UMK.

Artinya, kenaikan didasari dari PP nomor 78 tahun 2015 yang menyebutkan, penetapan upah minimum didasari dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Pemerintah melalui Menaker telah sepakat kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

Jika merujuk pada aturan itu, UMK di Kabupaten Bekasi naik dari yang semula sekitar Rp 4,1 juta menjadi sekitar Rp 4,4 juta.

Hati-hati, Parkir Kendaraan di Trotoar Bisa Dipenjara

Rahim Soekasah Legowo Dikalahkan Mochamad Iriawan, Singgung Sportivitas

"Berapa nanti intinya kita mengacu pada PP 78 bahwa apa namanya inflasi pertumbuhan ekonomi nah angkanya brapa kita ikut dari situ aja kalau untuk UMK lho ya," jelas dia.

Sutomo enggan berkomentar terkait usulan serikat buruh yang menginginkan kenaikan upah di atas 15 persen.

Dasar usulan tersebut bukan mengacu pada aturan pemerintah melainkan melalui survey kebutuhan hidup layak (KHL).

Dalih perhitungkan kenaikan upah melalui KHL ini menurut serikat buruh sudah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang pencapaian kebutuhan hidup layak.

"Saya enggak mau komentar di area situ, karena kita tidak menganut ke situ jadi buat apa dikomentari kita masih tetap mengikuti dengan marwahnya PP 78 itu," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved