UMK Kabupaten Bekasi 2020

Soal Kenaikan UMK 2020, Begini Tanggapan APINDO Kabupaten Bekasi

UMK tahun 2020 harus ditetapkan melalui dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota paling lambat tanggal 21 November 2019

Soal Kenaikan UMK 2020, Begini Tanggapan APINDO Kabupaten Bekasi
IST
Ilustrasi UMK 2020 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIKARANG - Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

Terkait dengan hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi mengaku sejauh akan tetap berpegang pada peraturan menteri.

Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, Sutomo, mengatakan, pihaknya melalui perwakilan di dewan pengupahan telah melakukan rapat perdana perihal pembahasan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020.

"APINDO baru pertama belum mengarah ke materi, baru pertemuan pertama, baru pertemuan soal informasi surat edaran menteri, belum masuk pada materinya," kata Sutomo saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Sabtu, (2/11/2019).

Dia berharap, pembahasan kenaikan UMK kali ini dapat berjalan lancar, selama ini Apindo tidak pernah keberatan dengan keputusan menteri perihal kenaikan upah dari tahun ke tahun.

"Karena memang biasanya kalau di kita kalau sudah mendekati waktunya (penetapan) final di tagl 20an itu, karena kalau bicara UMK si given, gak ada masalah kita kita mengikuti sesuai ketetapan menteri gitu aja," jelas dia.

Mochamad Iriawan Ketua Umum PSSI 2019-2023, Menang Mutlak atas Pesaingnya

Banjir di Cipinang Melayu Akibat Pembangunan Kereta Api Cepat, Warga: Terakhir Kebanjiran Tahun 2007

Sesuai surat edaran Menaker, UMK tahun 2020 harus ditetapkan melalui dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota paling lambat tanggal 21 November 2019.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Parno, mengatakan, pihaknya menolak kenaikan upah sesuai surat edaran Menaker yakni 8,51 persen.

Dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), UMK 2020 di Bekasi seharusnya naik di atas 15 persen atau Rp 4,7 juta dari UMK saat ini Rp 4,1 juta per bulan.

"Kita tetap berkomitmen menolak kenaikan UMK berdasarkan PP 78 yang berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, PP 78 sampai saat ini kan masih kita upayakan untuk uji materi di Mahkamah Agung walaupun belum berhasil," kata Parno.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved