Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
William PSI Dilaporkan ke Dewan Kehormatan, Ketua DPRD Desak Anies Baswedan Buka Dokumen Anggaran
Prasetyo berencana mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera membuka dokumen rancangan anggaran 2020
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal politisi PSI William Aditya Sarana yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Meski menyebut belum mendapat kabar tersebut, namun politisi PDIP ini mengaku mendukung langkah William yang menginginkan adanya keterbukaan anggaran.
Salah satunya dengan membuka draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke publik.
"Soal ini saya belum mendapat tembusan dari Badan Kehormatan. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ucapnya, Selasa (5/11/2019).
• Bongkar Lem Aibon Rp82,8 M Berujung Dilaporkan ke BK DPRD, William Aditya Sarana Bereaksi Keras
Dijelaskan Prasetyo, sebagai Ketua DPRD DKI, ia memiliki tanggungjawab untuk mengawasi anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bila ditemukan kejanggalan dalam anggaran tersebut, ia pun mengaku memiliki kewajiban untuk meluruskannya agar APBD 2020 DKI Jakarta bisa dipertanggungjawabkan.
"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapatkan draf KUA-PPAS tahin 2020," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Untuk itu, Prasetyo berencana mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera membuka dokumen rancangan anggaran 2020.
"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan disahkan sesuai dengan ketentuan," kata Prasetyo.
• Bongkar Anggaran Janggal Pemprov DKI, William PSI Dilaporkan LSM ke Badan Kehormatan DPRD
Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.
Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).
