Begini Jawaban Wali Kota Bekasi Soal Gandeng Ormas Kelola Parkir Minimarket

"Sekarang gini. ormas, atau lembaga lain kan punya kepentingan yang sama membangun kota," jelas dia.

Begini Jawaban Wali Kota Bekasi Soal Gandeng Ormas Kelola Parkir Minimarket
TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Kantor Pemkot Bekasi, Selasa, (5/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul usai viral video aksi sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) menggelar unjuk rasa menuntut jatah pengelolaan parkir.

Polisi Partai Golkar ini menilai, dalam konteks pengelolaan parkir yang dimaksud bukan secara sepsifik diperuntukkan bagi ormas saja, dalam peraturan daerah (perda) pajak parkir yang baru direvisi, tertuang aturan pengelolaan melibatkan kerjasama pembinaan dengan perorangan atau lembaga apapun yang memiliki izin.

Respon Wali Kota Bekasi Soal Imbauan Mendagri Tito Terkait Tata Kelola Parkir

"Kami semua rangkul, kita enggak bicara ormas lagi, siapapun juga bisa kita arahkan pada tadi (pengelola parkir) kan harus ada pemberdayaan membuka lapangan kerja, formal dan nonformal," kata Rahmat di Kantor Wali Kota Bekasi, Rabu, (6/11/2019).

Pria yang akrab disapa Pepen ini menjelaskan, tidak ada maksud untuk memberikan ruang kepada satu elemen masyarakat tertentu dalam peraturan pengelolaan parkir di minimarket.

"Sekarang gini. ormas, atau lembaga lain kan punya kepentingan yang sama membangun kota," jelas dia.

Adapun pangkal masalah pengelolaan parkir minimarket ini bermula ketika Pemkot Bekasi memiliki ambisi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, parkir minimarket dianggap memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapata kas daerah.

Formulasi untuk dapat memasukkan potensi pajak parkir itu kemudian dituangkan dalam revisi perda pajak nomor 10 tahun 2009 yang mencantumkan pajak parkir minimarket, restoran dan sejenisnya.

Revisi dilakukan peridoe 2019 ini, awal tahun sejak februari, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai melakukan uji coba dengan menerbitkan surat tugas kepada sejumlah juru parkir yang dipilih untuk mengelola area minimarket.

Namun dalam praktiknya, sejumlah ormas justru memakai dalih surat tugas itu untuk mengelar aksi unjuk rasa di salah satu minimarket menuntut pengelolaan parkir. Mereka memiliki pandangan, apa yang dilakukan semata untuk membantu program pemerintah.

Padahal secara garis besar, perda penarikan pajak parkir minimarket belum berjalan secara menyeluruh. Hasil uji coba niatnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk membuat aturan berupa peraturan wali kota yang mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan parkir nantinya.

Dia juga menghimbau kepada ormas atau lemabaga tertentu agar berkontribusi sesuai aturan yang berlaku.

"Yang penting jangan radikal, jangan premanisme. Catat nih, mau ormas mau labelnya apa pun, yang penting jangan radikal, NKRI, yang penting jangan premanisme, pakai aturan, pakai ketentuan," tegas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved