Breaking News:

Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

FITRA Beberkan Komponen Lain yang Jumlahnya Fantastis di RAPBD DKI

"Angka tersebut guna membeli 1.063.287 buku folio yang diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan," tuturnya.

TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA
Diskusi bertema Kejanggalan Anggaran DKI 2020 digelar di Kantor Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) memaparkan sorotan lain dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran untuk APBD DKI Jakarta 2020. 

Sekjen FITRA, Misbah Hasan mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah temuan lain dalam perencanaan anggaran yang jumlah sangat fantastis.

Soal lem aibon misalnya, bila sebelumnya publik dikejutkan dengan pengadaannya senilai Rp 82,8 miliar hanya untuk Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Misbah menyebut angka untuk pembelian barang tersebut lebih besar lagi sebab wilayah lain juga ada yang menganggarkan barang tersebut.

"Setelah kita sisir karena kita punya cukup banyak waktu, ternyata tidak hanya segitu. Lem Aibon itu Rp 126,2 miliar, itu tersebar di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah),"  kata Misbah saat  diskusi bertema Kejanggalan Anggaran DKI 2020 di Kantor Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019).

Selain lem aibon, ia menyebut masih banyak pengadaan lain yang cukup kontroversi.

Diantaranya pengajuan buku folio untuk program wajib belajar 12 tahun sebesar Rp78,8 miliar. 

"Angka tersebut guna membeli 1.063.287 buku folio yang diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan," tuturnya.

Kemudian, ada juga pengajuan pembelian penghapus cair alias tipe-x sebesar Rp 20 miliar. 

"Sementara bolpoin yang beredar Rp 124 miliar, setelah kita sisir totalnya Rp 579,9 miliar," ujarnya.

Tak hanya soal alat tulis, Misbah menyebutkan ada juga komponen lain yang dirasa janggal diusulkan oleh Sudin lainnya.

Misalnya, didapati lagi anggaran aneh untuk membeli gunting rumput sebesar Rp 491 juta oleh Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara. 

"Kemudian ada pengadaan pembelian 1.401 tenis meja dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI sebesar Rp 8,9 miliar," ucapnya.

Misbah memahami kendati draf KUA-PPAS masih bersifat sementara, namun bila tak dikritisi bisa saja angka-angka aneh tersebut bisa lolos menjadi APBD.

"Kalau sampai lolos, berarti ada potensi perencanaan korupsi kan di situ," ucapnya.

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved