Kepala Bapenda Kota Bekasi Akui Surat Tugas Pengelolaan Parkir Minimarket Dikeluarkan Sejak 2017

"Mulai dari 2017 itu ya, mulai dilakukan surat tugas, terkhir ini memang jadi satu bulan (masa berlaku) agar evaluasinya lebih cepat," kata Purwadi.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BAHCTIAR
RM Purwadi, Kuasa Hukum Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda.  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, diperiksa penyidik Polres Metro Bekasi Kota, terkait duagaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penerbitan surat tugas pengelolaan parkir minimarket, Kamis, (7/11/2019).

Aan diperiksa selama kurang lebih delapan jam dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB di ruang pemeriksaan terpadu, Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Namun sayang, usai diperiksa selama delapan jam, Aan urung dimintai keterangan. Ia justru keluar dari dalam ruang pemeriksaan melalui pintu belakang untuk menghidari awak media yang menunggu di pintu depan.

Melalui kuasa hukumnya, bernama RM. Purwadi, proses pemeriksaan berlangsung lancar, ada sebanyak 59 pertanyaan dari penyidik yang dapat dijawab kliennya berdasarkan data dan ketentuan hukum.

Purwadi menerangkan, fokus utama pemeriksaan terkait wewenang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapenda mengeluarkan surat tugas pengelolaan parkir minimarket.

Menurut dia, surat tugas itu sudah dikeluarkan Bapenda sejak 2017 dan berjalan disejumlah titik minimarket di Kota Bekasi.

"Mulai dari 2017 itu ya, mulai dilakukan surat tugas, terakhir ini memang jadi satu bulan (masa berlaku) agar evaluasinya lebih cepat," kata Purwadi.

Purwadi menjelaskan, surat tugas itu dikeluarkan bukan untuk lemabaga atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Surat itu dikeluarkan dan ditunjukkan untuk perorangan yang selanjutnya disebut juru parkir.

"Masa berlakunya awal itu tiga bulan sekali diperpanjang, tetapi belakangan dirubah jadi satu bulan sekali,

Penerbitan surat tugas ini juga sudah sesuai aturan dan instruksi wali kota tentang pengelolaan parkir minimarket. Dalam peraturan daerah kata dia, ada retribusi parkir sisi jalan atau on street.

"Surat tugas itu tidak diberikan kepada yang disebut dengan minimarket, ini hanya untuk sisi jalan. Kalau untuk minimarket itu kewenangan pengusaha toko kalau memang mereka mau kerja sama ya silahkan," jelas dia.

Penyataan ini tentu bertolak belakangan dengan keterangan Aan Suhanda sebelumnya yang menyebutkan bahwa, surat tugas dikeluarkan pada awal tahun sekitar Februari 2019.

Dalih penerbitan surat itu juga kata Aan, sebelumnya merupakan dalam rangka uji coba penerapan revisi perda parkir nomor 10 tahun 2009 yang memungkinkan Pemkot Bekasi menarik pajak parkir di minimarket.

Banyak Dicari Aremania, Ini Sejarah Terbentuknya Toko Mboissam

Berikut 6 Bahan Alami yang Ampuh Usir Nyamuk, dari Bawang Putih hingga Air Sabun: Yuk Dicoba!

Airy Premium Seminyak, Hotel Berstandar Premium dengan Harga Terjangkau di Bali

Revisi dilakukan periode 2019 ini, awal tahun sejak februari, Bapenda mulai melakukan uji coba dengan menerbitkan surat tugas kepada sejumlah juru parkir yang dipilih untuk mengelola area minimarket.

Namun dalam praktiknya, sejumlah ormas justru memakai dalih surat tugas itu untuk menggelar aksi unjuk rasa di salah satu minimarket menuntut pengelolaan parkir. Mereka memiliki pandangan, apa yang dilakukan semata untuk membantu program pemerintah.

Padahal secara garis besar, perda penarikan pajak parkir minimarket belum berjalan secara menyeluruh. Hasil uji coba niatnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk membuat aturan berupa peraturan wali kota yang mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan parkir nantinya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved