UMK Tangerang 2020

Polemik UMK Kota Tangerang, Buruh Minta Kenaikan 12 Persen, Pemerintah Hanya Usulkan 8,51 Persen

Dedi menjelaskan apabila kenaikan hanya 8,51 persen dinilai tidak akan memenuhi kebutuhan sehari-hari

Polemik UMK Kota Tangerang, Buruh Minta Kenaikan 12 Persen, Pemerintah Hanya Usulkan 8,51 Persen
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Rapat pleno membahas kenaikan UMK Kota Tangerang di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Cikokol, Kota Tangerang, Jumat (8/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang akhirnya duduk bareng bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang, dan Aliansi Serikat Buruh Tangerang.

Mereka menggelar rapat pleno ihwal penetapan upah minimum kota (UMK) tahun 2020.

Dari hasil rapat tersebut, para buruh tetap pada pendiriannya untuk meminta kenaikan UMK di Kota Tangerang sebesar 12 persen pada tahun 2020 mendatang.

Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudrajat mengatakan kalau pihaknya tetap tidak setuju apa bila pemerintah tetap mengarah pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan untuk menaikan UMK sebesar 8,51 persen.

Secara tegas ia mewakili buruh se-Kota Tangerang untuk berpedoman pada Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menaikan UMK sebesar 12 persen pada tahun 2020.

"Rapat pleno menjelaskan bahwa buruh tetap menolak menetapan UMK menggunakan PP 78. Jadi buruh tetap konsisten penetapan UMK tahun 2020 menggunakan UU nomor 13 tahun 2003," tegas Dedi usai rapat pleno di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Cikokol, Kota Tangerang, Jumat (8/11/2019).

Mayoritas Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bekasi Merupakan Pengendara di Bawah Umur

Menurut dia, kenaikan upah minimum sebanyak 12 persen sudah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar yang tersebar di Kota Tangerang.

Maka dari itu, Dedi menjelaskan apabila kenaikan hanya 8,51 persen dinilai tidak akan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Itu hasil survei karena di UU 13 itu kita penetapan mengarah kepada kebutuhan hidup layak. Nah di situ kita survei lapangan dan pasar, dan real itu adalah kebutuhan kita dalam sebulan," jelas Dedi.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Rakhmansyah mengatakan memang terjadi gesekan antara keinginan serikat buruh dengan penetapan UMK oleh pemerintah.

Namun, ia menjelaskan kalau keputusan kenaikan UMK 2020 di Kota Tangerang nantinya akan ada di tangan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

"Makanya kebijakanya kami ini hanya bahas, kemudian menuangkan dan usulkan. Kebijakan nanti ada di Wali Kota. Kita sebatas khusus membuat nilai-nilai angka yang nanti akan disampaikan," ungkap Rakhmansyah.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved