Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Miris Tahu Anggaran Konsultan Revitalisasi Ragunan Rp 75 M, Adik Ahok Bandingkan dengan Era Kakaknya
Adik mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok, Harry Tjahaja Purnama mengaku miris saat melihat anggaran konsultan untuk merevitalisasi Ragunan.
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Rr Dewi Kartika H
lihat foto
Pantaun TribunJakarta.com di chanel YouTube Ahok, mantan suami Veronica Tan itu dipanggil dengan sebutan 'pendekar'.
"Jaman Pendekar dulu, kita volunteer bantu konsultasi sebagai lulusan, pelaku, pengamat dan praktisi Pariwisata," tulis Harry Tjahaja Purnama.
Tak mengeluarkan uang rakyat, Harry Tjahaja Purnama mengaku saat itu walaupun melibatkan konsultan dari Singapura namun dananya bersumber dari sponsor.
• Keluarga Korban Tewas Tertimpa Atap Sekolah Curhat, Nadiem Makarim Nangis: Saya Akan Evaluasi Ini
"Selain itu juga harus mencari sponsor ...
kan jaman dulu juga sudah ada konsultan dari Singapore Temasek langsung dan itupun tanpa anggaran DKI.. haii yaaa," tulisnya.
Hingga berita ini diturunkan TribunJakarta.com sudah berupaya mengkonfirmasi Harry Tjahaja Purnama terkait unggahannya tersebut.
Muncul Petisi Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta 2020
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana membuat petisi di change.org untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.
Petisi berjudul "PSI Desak Gubernur Anies Transparan Soal Anggaran" itu dibuat pekan lalu.
Hingga Jumat (8/11/2019), pukul 13.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 12.920 orang dan terus bertambah.
William menyatakan ingin melibatkan masyarakat untuk mendesak Anies mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
"Kami mau melibatkan publik dalam mendorong eksekutif agar segera memublikasikan rancangan APBD itu ke website," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
• Mantan Staf Ahok Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir sebagai Alat Peraga Sekolah
William menyampaikan, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang disusun dan akan digunakan Pemprov DKI. Sebab, anggaran itu berasal dari uang rakyat.
"Ini adalah uang mereka sehingga wajar kalau misalnya ada dorongan publik untuk membuka semua proses penganggaran di website," kata William.
Saat reses pada awal pekan ini, lanjut William, konstituennya juga meminta Pemprov DKI membuka rancangan anggaran DKI diunggah ke situs web APBD.
• ART 6 Kali Curi Emas Majikannya yang Karyawaan BUMN, Dapat Rp 50 Juta Untuk Renovasi Rumah dan Ini
