Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Penuhi Panggilan Badan Kehormatan DPRD, William PSI Melunak?
Setelah dibahas dalam rapat Banggar, barulah temuan itu dipublikasikan oleh William ke media sosial.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Usai bertemu dengan BK, politisi 23 tahun ini mengatakan, masih ada beberapa anggaran mistis yang ia temukan.
Meski demikian, ia menyebut, baru akan membeberkan temuannya itu dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
"Ada (temuan anggaran janggal). Tapi mungkin kita sampaikan semua di rapat Banggar," ucapnya, Selasa (12/11/2019).
Setelah dibahas dalam rapat Banggar, barulah temuan itu dipublikasikan oleh William ke media sosial.
"Media sosial itu platform yang paling murah dan yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen. Jadi kami kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Akan kami amplifikasikan di media sosial, itu pasti. Sekarang rapat kan sudah terbuka," tambahnya menjelaskan.
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan sikap William sebelumnya. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini selalu blak-blakan di media sosial mengunggap anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta.
Seperti yang ia lakukan saat mengungkap anggaran pengadaan lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta senilai Rp 82,8 miliar.
Saat itu, William mengunggah temuannya itu di berbagai akun media sosial pribadi miliknya, seperti lewat twitter, facebook, dan instagram.
Meski demikian, ia mengaku akan terus memperjuangkan transparansi anggaran Pemprov DKI yang saat ini dinilainya sangat tertutup.
"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu sudah jadi sikap politik PAI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan," kata William.
Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
