Tak Tepati Janji Kampanye Gusur Warga Sunter Bakal Pengaruhi Elektabilitas Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menjadi sorotan publik.

Pasalnya, warga Sunter Agung yang terkena imbas penggusuran bangunan liar (bangli) menagih janji kampanye Anies yang tidak akan melakukan penggusuran saat memimpin DKI Jakarta.

Tindakan Anies yang tak penuhi janjinya itu, disebut pengamat politik Ujang Komarudin akan menyebabkan elektabilitasnya di Pemilu 2024 merosot.

"Sedikit besar akan berpengaruh (terhadap elektabilitas Anies) karena ini kan janji kampanye," ucapnya, Selasa (19/11/2019).

Ia pun membandingkan, ketika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menepati janjinya dengan menutup tempat hiburan Alexis.

Kala itu, nama Anies dielu-elukan lantaran berani menepati janjinya tersebut.

"Kalau saat kampanye (berjanji) tidak akan menggusur, tapi nyatanya menggusur tentu sedikit banyak akan berpengaruh (terhadap elektabilitas)," ujarnya saat dihubungi.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini pun menilai, langkah yang dilakukan Anies ini merupakan keputusan keliru.

Pasalnya, tindakannya yang tidak menepati janji politiknya bisa mengancam elektabilitas Anies pada Pemilu 2024 mendatang.

"Keputusan yang menurut saya harus dikaji secara komprehensif terkait dengan akan naik-turunnya elektabilitas Anies dikemudian hari," kata Ujang.

"Tapi bisa juga (penggusuran) ini tidak dikaji secara matang," tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, nama Anies Baswedan terus digadang-gadamg sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu lembaga survey yang memperhitungkan nama Anies masuk dalam bursa pemilihan presiden ialah Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA.

"Anies digadang-gadang sebagai the next calon presiden di Pemilu 2024. Sebagai politisi, wajar Anies mendapatkan serangan dari berbagai pihak," kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, Selasa (25/6/2019).

Rumor Anies akan maju pada Pilpres 2024 ini pun belakangan kembali menghangat seiring kedekatan mantan Rektor Universitas Paramadina itu dengan Ketua Umun NasDem Surya Paloh.

Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu undangan di kongres II Partai NasDem di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

Ia pun sempat mendapat sambutan yang meriah saat Ketua OC Kongres NasDem Amelia Anggraini menyapa tamu-tamu yang hadir.

Saat nama Anies disebut, seketika itu juga ruangan kongres menjadi bergemuruh, lara peserta bertepuk tangan dan bersorak.

Anies Baswedan irit bicara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya buang badan dan irit bicara soal penggusuran bangunan liar (bangli) di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Pusat.

Padahal, warga yang terkena imbas penggusuran itu menagih janji Anies semasa kampanye dulu.

Ketika ditanya awak media soal warga Sunter Agung yang menagih janjinya itu, Anies malah meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.

"Biar pak Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Seperti diketahui, warga pemilik bangunan liar yang dibongkar di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 menagih janji Anies yang tak akan melakukan penggusuran di era kepemimpinannya.

Nyatanya, warga merasa dibohongi lantaran pada Kamis (14/11/2019) lalu, puluhan bangunan liar yang mereka miliki di jalan tersebut dibongkar petugas dari Pemkot Jakarta Utara.

Seorang warga, Ardi (22) mengatakan bahwa pada saat Anies maju sebagai calon gubernur 2017 lalu, warga yang tinggal di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 sepenuhnya memberikan dukungan.

Warga tergiur dengan janji Anies yang tak akan melakukan penggusuran.

"Waktu kampanye dulu semua warga Madura, khususnya di sini dan di luar sana pengen bapak Anies jadi Gubernur, tapi ini kenapa digusur," kata Ardi kepada TribunJakarta.com, Minggu (17/11/2019).

Ardi dan warga lainnya mengaku sangat kecewa.

Sebab, Anies dianggap telah mengingkari janji kampanyenya.

"Kita sudah pilih dia dan dukung dia. Tapi giliran gubernur sendiri malah begini jadinya," kata Ardi.

Warga lainnya, May (40) mengaku dukungan penuh terhadap Anies diberikan saat Pilkada 2017 lalu.

Bahkan, dikatakan May, warga setempat rutin menggelar pengajian yang bertujuan mendoakan Anies agar jadi gubernur.

"Tiap malam jumat ada yasinan, Pak Anies dihajatin lah, nggak tahunya malah ditindas rakyat kecil," keluh May.

Kenyataan bahwa lapak barang bekas tempat usaha dan tempat tinggalnya telah dibongkar membuat May makin sakit hati.

Ia menganggap telah dibohongi dan tak diperlakukan secara manusiawi.

"Saya doain Pak Anies biar jadi gubernur, nggak tahunya dibohongin kayak binatang," ucapnya.

Pantauan di lokasi, sedikitnya 62 KK masih bertahan di atas puing-puing tiga hari pascapembongkaran yang dimulai pada Kamis (14/11/2019) lalu.

Pembongkaran bangunan liar ini sebagai awal penataan terhadap Jalan Agung Perkasa 8 yang membatasi Kelurahan Sunter Jaya dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pemerintah Kota Jakarta Utara hendak menata aksesibilitas jalan serta kelancaran saluran.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim juga mengatakan bahwa penataan di Jalan Agung Perkasa 8 untuk mengatasi genangan di Sunter.

"Eksistingnya (di Jalan Agung Perkasa 8) jalan dan saluran air. Petugas tidak bisa memperbaiki jalan dan saluran jika masih diokupasi bangunan," ucap Ali.

Gerindra Bantah Anies Baswedan Janji Tak Lakukan Penggusuran di Sunter saat Kampanye

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menanggapi tuntutan warga Sunter Agung yang menagih janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu.

Ia menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak pernah berjanji untuk tak melakukan penggusuran saat menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.

"Setahu saya enggak ada, enggak ada janji enggak ada penggusuran," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

"Pak Anies itu penataan lingkungan, seperti di Kampung Akuarium," tambahnya menjelaskan.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta ini pun mengatakan, jika
bangli itu berada di tanah pemerintah, maka Pemprov DKI wajib menertibkannya.

"Kalau (bangli) di tanah pemerinta ya diberisin," ujarnya singkat.

Meski demikian, ia meminta Pemprov DKI menyiapkan tempat relokasi yang layak bagi masyarakat yang terkena imbas penggusuran itu.

"Seperti di Kampung Akuarium, digusur, dibikin shelter di situ. Didata orang yang tinggal di situ, karena di situ akan dibangun rumah susun di atasnya," kata Taufik.

PDI Perjuangan Ungkap 2 Perbedaan Penggusuran di Era Anies Baswedan dan Ahok

Penggusuran bangunan liar (bangli) di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara menuai protes.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membandingkan penggusuran yang dilakukan oleh Anies dengan pendahulunya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Menurutnya, ada dua perbedaan yang sangat mencolak diantara dua pemimpin DKI ini.

Dimana, Ahok selalu konsisten dengan pernyataannya bahwa penataan kota tidak bisa dilakukan tanpa melakukan penggusuran.

Terlebih, pemukiman yang digusur Ahok berdiri di tanah miliki negara atau Pemprov DKI Jakarta.

"Pertama soal konsistensi pak Anies sendiri bahwa dulu berjanji tidak akan melakukan penggusuran, kalau hari ini melakukan penggusuran kan berarti tidak konsisten terhadap janji yang disampaikan saat kampanye kemarin," ucapnya, Selasa (19/11/2019).

Kemudian, perbedaan kedua ialah soal kesiapan.

Dimana saat melakukan penggusuran dulu, seperti yang terjadi di Kampung Akuarium, Gembong menyebut, Ahok telah menyiapkan rusun untuk merelokasi warga.

"Nah kalau sekarang digusur dulu baru disiapkan, giliran ramai baru ribut penyediaan rusun," ujarnya saat dihubungi.

Dari dua perbedaan itu, Gembong menilai, semasa kepemimpinan Anies, penggusuran yang dilakukan terkesan mendadak dan tanpa persiapan yang matang.

"Iya-lah (Ahok lebih siap melakukan penggusuran) karena planningnya jelas. Maka kita mendorong kepada Pemprov DKI untuk melakukan penataan jangan mengabaikan warga yang terdampak," kata dia.

• Kebakaran SMK Yadika 6 Bekasi, Sekolah Jamin Biaya Pengobatan Korban Luka

• Kuasa Hukum SMA Gonzaga Bantah Sistem Pembelajaran Sekolah akan Dievaluasi Disdik DKI

• Kadiv Humas Polri Benarkan Kapolres Kampar Dimutasi, Apakah Karena Ngobrol Saat Kapolri Beri Arahan?

"Caranya ya direlokasi ke rusun agar mereka mendapatkan rumah yang layak," tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya, pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa 8 yang melintasi Kelurahan Sunter Agung dan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwarnai kericuhan, Kamis (14/11/2019).

Warga pemilik bangunan liar menolak digusur sehingga bersitegang dengan aparat Satpol PP di lokasi.

Dari rekaman video yang beredar, terlihat bahwa pembongkaran tak berjalan secara kondusif.

Di tengah-tengah pembongkaran, tampak warga sempat dorong-dorongan dengan Satpol PP.

Aksi saling pukul juga terlihat dari rekaman video yang beredar, di mana salah seorang warga yang sempat memukul aparat malah dikeroyok balik.

Salah satu warga, Busri (50) mengatakan kericuhan berawal dari adanya aksi saling dorong.

Busri yang tak terima adanya pembongkaran sempat meminta petugas berhenti mendorong warga.

"Saya bilang, jangan main kekerasan, kami rakyat kecil," ucap Busri saat ditemui TribunJakarta.com malam ini.

Nyatanya, keluhan Busri tak didengarkan. Busri yang kesal mengaku sempat memukul tameng salah satu anggota Satpol PP.

Anggota Satpol PP di lokasi yang melihat hal tersebut langsung bertindak dengan membekap Busri.

Busri pun menjadi bulan-bulanan petugas.

"Saya dipukul kepalanya, dikeroyok ada delapan orang dari pihak Satpol PP. Saya diinjak-injak," aku Busri.

Busri berhasil lepas dari kerumunan petugas saat ia berpura-pura pingsan. Ia lantas diberi minum oleh salah seorang petugas Satpol PP wanita.

Warga lainnya, Ahmad Dahri mengatakan, pembongkaran bangunan liar terjadi pagi hari tadi.

Warga kaget dengan kedatangan petugas yang sudah berkerumun di lokasi.

Alhasil, kericuhan pun pecah, warga juga sempat melempari petugas dengan batu di lokasi.

"Warga menolak ada pembongkaran. Apalagi tindakan petugas kalau saya bilang itu tak manusiawi," ucap Ahmad.

Adapun menurut Ahmad, ada 62 bangunan liar yang ditertibkan dalam pembongkaran hari ini.

"Kami berharap ada pengayoman dari pemerintah di sini," ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Utara Yusuf Majid belum menjawab saat TribunJakarta.com mencoba menghubunginya.

Adapun pantauan di lokasi, sebagian warga yang bangunanya digusur masih bertahan.

Mereka bertahan di depan bangunan liar mereka yang dibongkar petugas.

Banyak warga yang belum tahu akan menetap di mana pascapembongkaran bangunan liar ini.