Contoh Soal Ujian Radikalisme CPNS 2019 di SKD, Intip Triknya Agar Mudah Menjawab!

TRIBUNJAKARTA.COM - Pelamar CPNS 2019 yang nantinya dinyatakan lolos tahap administrasi akan menghadapi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pelaksanaan SKD dijadwalkan akan berlangsung pada Januari 2020 - Februari 2020 mendatang.

TONTON JUGA:

Kendati demikian, saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menambah jenis soal ujian radikalisme di SKD.

Penambahan jenis soal ujian radikalisme mencegah aparatur negara sipil (ASN) terpapar paham radikalisme.

• Simak Aturan Terbaru Nilai Ambang Batas CPNS 2019, Ini Daftar Latihan Tes SKD Demi Lolos Seleksi

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, komposisi pertanyaan seputar radikalisme nantinya tak akan terlalu banyak di tahun ini.

Pertanyaan terkait hal tersebut rencananya dimasukkan ke dalam kategori Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di tahapan seleksi SKD.

"TWK itu kisi-kisinya sangat terbatas. Ke depan akan ubah soal-soal TWK ini, soal tes radikalisme," ucap Bima Haria Wibisana.

Tes wawasan kebangsaan bermuatan materi mengenai kebangsaan dan ideologi Pancasila.

• Berderai Air Mata, Fans Nenek Iro Jual Motor Baim Wong Demi Bayar Utang: Saya Minta Maaf

Tes ini dinilai sangat penting mengingat bila tak lolos tahap ini, maka peserta dipastikan akan gugur.

Dirangkum TribunJakarta, berikut daftar contoh soal ujian radikalisme di tahapan SKD CPNS 2019. 

Soal radikalisme ini akan muncul dengan beberapa bentuk. 

Akun youtube dosendeso yang dikelola seorang PNS memberi gambaran mengenai bentuk soal radikalisme. 

Ternyata bentuk soal radikalisme nantinya akan mengarah ke tiga sila Pancasila, yakni sila ke 1, 2, atau sila ke 3. 

• Download PDF Rincian Formasi Pemprov DKI, Pemkot Depok & Bogor, Cek Dokumen Wajib Diunggah CPNS 2019

Di bawah ini adalah contoh soal pertama : 

Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya, 6 orang terluka . Terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

• Ikut Seleski CPNS 2019? Simak Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan yang Didapat CPNS, Beda Dibanding PNS

Akun youtube desondeso menyarankan untuk menjawab sila ke-2 untuk bentuk soal seperti ini. Sebab dalam soal ini tidak ada unsur suku maupun agama, tetapi lebih ke persoalan kemanusiaan.

Ini soal berikutanya :

Pengeboman Surabaya 2018 adalah  rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018. Tiga tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E.5 

Untuk soal ini, aku youtube desondeso menyarankan untuk menjawab sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. 

Sebab terdapat isu agama, dan berkaitan dengan kebebasan beragama. 

Di bawah ini adalah soal berikutnya : 

Organisasi Papua Mereka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila ke berapa...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Menurut akun youtube desondeso, soal radikalisme bisa juga berupa soal-soal terkait permasalah gerakan separatis di Indonesia.

• Ramalan Zodiak Selasa 19 November 2019, Cancer Jaga Kesehatan, Aquarius Banyak Pikiran

JIka soal seperti di atas, maka jawabannya adalah sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Sehingga terkait soal radikalisme di CPNS 2019, setiap peserta harus membaca soal dengan seksama, dan pahami betul konsep dan nuansa soal tersebut. 

Passing Grade Seleksi CPNS 2019

emerintah menurunkan ambang batas atau passing grade dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku sudah meneken Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur penurunan passing grade itu.

"Sudah, sudah saya teken," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tjahjo menyebut penurunan passing grade ini dilakukan karena berkaca pengalaman seleksi CPNS tahun lalu.

Saat itu, banyak peserta yang tak memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan.

"Ujian tahun lalu ada beberapa daerah enggak ada yang diterima, enggak ada yang lulus, itu kan rugi," kata Tjahjo.

Meski ada penurunan passing grade, namun Tjahjo meyakini hal tersebut tidak akan membuat peserta yang lolos seleksi CPNS menurun kualitasnya.

Ia meyakini akan terpilih SDM yang berkualitas. Apalagi pada tahun ini pemerintah juga memasukkan soal-soal terkait masalah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

"Secara prinsip (penurunan passing grade) tidak mengganggu hal hal prinsip," kata Tjahjo.

Sebelumnya, sistem seleksi CPNS 2018 pada tes SKD menggunakan Permenpan Nomor 37 Tahun 2018.

Mengacu pada Pasal 3 Permenpan 37/2018, dijelaskan bahwa nilai ambang batas SKD CPNS 2018, yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Selanjutnya, Pemerintah mengumumkan bahwa tes SKD CPNS tahun ini tidak memakai aturan lama, melainkan menggunakan Permenpan 24/2019.

Dalam aturan baru, yakni Pasal Pasal 3 Permenpan 24/2019, disebutkan bahwa nilai ambang batas SKD CPNS 2019 minimal yang harus dipenuhi antara lain, 126 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK.

(TRIBUNJAKARTA/KOMPAS)