Jika Telat Rampungkan APBD 2020, Wakil Ketua DPRD DKI Tak Keberatan 6 Bulan Tak Digaji

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengaku tidak keberatan jika tidak menerima gaji lantaran telat melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta.

"Enggak masalah kalau mau diterapkan sanksi, terapkan saja. Soal digaji enggak di gaji itu soal lain," ucapnya, Jumat (22/11/2019).

Pemberian sanksi ini sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

• Diam-diam Masukan Nama Sekda Saefullah Jadi Cawagub DKI, Gerindra : Dia Senyum-senyum Saja

Dimana pada Pasal 36 ayat 2 huruf O tertulis bahwa 'kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggatan setiap tahun'.

Kemudian, pasal 44 berbunyi 'kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan'.

Taufik sendiri menargetkan pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta akan rampung pada 15 Desember 2019 mendatang.

"Kita jalan terus pembahasan. Insya Allah minggu depan ini KUA-PPAS selesai, habis itu langsung pembahasan APBD. Pokoknya target 15 Desember selesai APBD," ujarnya saat dikonfirmasi.

Ini berarti, DPRD DKI tidak bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2020 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu tanggal 30 November 2019.

"Evaluasi Kemendagri itu dari tanggal 1 Desember sampai akhir. Memang ketentuannya 30 Desember, tapi karena situasional dan berbagai hal, menurut saya yang penting tidak sampai akhir tahun," kata Taufik.