Polemik Pembangunan Hotel di TIM
Tolak Pembangunan Hotel Bintang Lima, PDIP: Alasan Anies Hanya Kamuflase Tutupi Orientasi Bisnisnya
"Alasan pak Anies untuk membangun hotel ini hanya kamuflase untuk menutup dari publik bahwa ada orientasi bisnis di sana," ucapnya, Senin (25/11/2019)
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
"Iya, kalau ada seniman yang tidak merasa terakomodir, misalnya, ya ayo kita duduk bersama saja," kata Hani.
DPRD DKI kritik pembangunan hotel bintang lima
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menentang keras pembangunan hotel bintang lima di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Pembangunan hotel bintang lima itu sendiri merupakan bagian dari rencana revitalisasi TIM yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, pembangunan hotel itu bisa merubah orientasi kawasan TIM.
Dimana sebelum revitalisasi, TIM selalu identik dengan kawasan pelestarian kebudayaan.
• Jakpro Pastikan Pembangunan Hotel di Taman Ismail Marzuki Tetap Dilakukan
"Kalau sudah bicara hotel kan urusannya bisnis, kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya. Orientasinya sudah berbeda, buka lagi melestarikan budaya, tapi bicara untung rugi," ucapnya, Senin (25/11/2019).
Untuk itu, politisi senior ini menilai, revitalisasi TIM yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini telah melenceng dari tujuan awal, yaitu menjadikan kawasan TIM sebagai salah satu pusat kebudayaan di ibu kota.
"Revitalisasi yang dilalukan tidak boleh melenceng dari tujuan, jangan memang ruang yang diperuntukan ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Itu kan sudah keluar dari konteks pelestarian kebudayaan," tambahnya menjelaskan.
Gembong pun menyebut, sikap tegas yang ditunjukan oleh Fraksi PDIP ini didukung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya.
Dimana, DPP PDIP meminta kadernya di DPRD DKI Jakarta untuk menjegal langkah Pemprov yang ingin membangun hotel bintang lima di area pelestarian budaya TIM.
"Kami sudah diperintahkan DPP untuk melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait kebijakan revitalisasi TIM ini," kata Gembong.
Koordinasi ini sendiri dilakukan untuk meluruskan rencana revitalisasi kawasan TIM yang saat dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah melenceng dari tujuan awal.
"Bicara budaya itu enggak bisa ngomongin untung rugi, tapi bagaimana kita bisa eksis dengan jati diri bangsa kita yang dilakoni oleh para seniman, khususnya di Jakarta," tuturnya.
