Politikus PDIP Sebut Pedagang Bisa Kembali Jualan di Area TIM Setelah Pembangunan Selesai

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Para pedagang makanan dan minuman di Taman Ismail Marzuki (TIM), dapat berdagang kembali setelah pembangunan pusat kesenian selesai.

Demikian dikatakan Politikus PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, saat meninjau proyek pembangunan hotel di TIM, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

"Mereka akan ditarik lagi setelah semua pembangunan TIM ini selesai," ujar Pandapotan Sinaga yang juga sebagai Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Sejauh ini, lanjutnya, tak ada pengaduan dari para pedagang di TIM.

Padahal, pedagang TIM diminta untuk tak berjualan di sana lantaran akan dibangun gedung pusat kesenian.

"Sejauh ini tidak ada. Karena TIM kan punya Pemprov DKI, hanya disewakan saja. Jadi, mereka bukan pemilik, mereka hanya menyewa tempat," ujar Pandapotan, sapaannya.

Sementara, Pandapotan mengatakan belum tahu pasti ihwal selesainya proses revitalisasi TIM ini.

Kendati demikian, sambungnya, proyek revitalisasi TIM dinilai mampu meningkatkan perekonomian pedagang atau seniman.

"Menurut penjelasan dengan pihak terkait termasuk Jakpro, justru malah memaksimalkan kegiatan-kegiatan senimannya," ujarnya.

"Setelah kami turun ke lapangan bahwa lokasi yang mau dibangun gedung itu, semua dekat tempat pedagang-pedagang yang dulu ada di sekitaran ini," sambungnya.

Fraksi PDIP DKI Tinjau Lokasi Pembangunan Hotel di TIM, Proyek Akan Disetop Jika Ganggu Seniman

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, bersama pejabat lainnya telah meninjau lokasi pembangun hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Kemeja yang dia kenakan tampak basah. Rambutnya pun terlihat berkeringat.

Kata Pandapotan, sapaannya, jika proyek pembangunan hotel ini mengganggu seniman, akan disetop.

"Kalau itu memang mempengaruhi kegiatan-kegiatan seniman, ya itu yang mau kami setop," ujar Pandapotan yang juga sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Namun, lanjutnya, dia masih mengkaji lagi ihwal pengamatannya hari ini.

"Kami mau tahu sejauh mana revitalisasi ini, apakah memang mempengaruhi kegiatan para seniman seperti pemberitaan-pemberitaan kemarin. Kami bahas lagi nanti dengan komisi," ujarnya.

Sebabnya, kata dia, ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan.

Semisal, lanjutnya, proyek revitalisasi TIM telah berjalan selama beberapa tahun lalu.

Kemudian, kata dia, saat ini pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membahas ihwal penyertaan modal daerah (PMD), tahun depan.

"Untuk pengajuan PMD tahun depan Rp 600 miliar karena secara keseluruhan revitalisasi Rp 1,8 triliun," ujarnya.

Pembangunan hotel disebut kamuflase tutupi bisnis gubernur

Pembangunan hotel bintang lima di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) sedang menjadi sorotan publik.

Pemprov DKI pun menyebut, pembangunan hotel itu dilakukan untuk mengakomodasi para seniman dari luar kota maupun mancanegara yang singgah di Jakarta.

Menanggapi hak tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menyebut, alasan yang diutaran oleh Pemprov DKI hanya kamuflase untuk menutupi perubahan orientasi kawasan pelestarian kebudayaan itu.

• Bangun Hotel Bintang Lima di Taman Ismail Marzuki, Fraksi PDIP DPRD DKI: Melenceng dari Tujuan

"Alasan pak Anies untuk membangun hotel ini hanya kamuflase untuk menutup dari publik bahwa ada orientasi bisnis di sana," ucapnya, Senin (25/11/2019).

Terlebih, saat ini sudah ada beberapa hotel yang ada di sekitar kawasan TIM ataupun di sepanjang jalan Cikini Raya.

"Enggak elok juga kalau menyediakan hotel bintang lima yang tarifnya pasti mahal untuk seniman," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Lagian penginapan hotel juga banyak di sekitaran TIM," tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM menuai protes dari para seniman.

Pembangunan hotel bintang lima itu sendiri merupakan bagian dari rencana revitalisasi TIM yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Menolaknya itu sebetulnya mereka menanyakan kenapa tidak diajak ngomong dulu, lalu mengapa pengelolaannya ke Jakpro," ucap Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Dadang Solihin, Minggu (24/11/2019).

Dijelaskan Dadang, revitalisasi TIM sendiri nantinya tidak akan merubah fungsi kawasan itu sebagai salah satu pusat kesenian di Jakarta.

Pembangunan hotel bintang lima di kawasan itu, ditambahkan Dadang, dilakukan untuk menampung para seniman dari luar kota maupun mancanegara yang datang ke Jakarta.

"Tetap fungsinya sama (sebagai pusat budaya), semua persis sama, cuma ini akan direvitalisasi. Jadi misalnya kalau ada tamu dari delegasi Yogya, enggak usah susah-susah cari penginapan karena bisa langsung menginap di situ," ujarnya saat dikonfirmasi.

Seniman belum diajak berdiskusi

Para seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM) belum diajak diskusi oleh pihak PT Jakpro.

Demikian dikatakan pegiat seni di TIM, Imam Ma'arif, saat dihubungi TribunJakarta.com, Senin (25/11/2019).

"Belum diajak diskusi. Teman-teman seniman tidak ada yang diajak diskusi sama mereka," ucap Imam, sapaannya.

Menurut Imam, revitalisasi hotel di TIM yang menjadi polemik ini harus dibicarakan dengan para seniman.

"Apapun alasan mereka (Jakpro), wajib dibicarakan dengan seniman. Revitalisasinya seperti apa dan bagaimana," ucap Imam.

"Memang membutuhkan ruang yang standar internasional. Artinya perlu juga dibicarakan dengan seniman," dia menambahkan.

Kata Imam, ada seorang seniman ditunjuk sebagai konseptor revitalisasi bangunan TIM. Pun tak ada yang namanya komponen hotel bintang dalam pembahasan.

"Tidak ada yang namanya hotel bintang lima. Saya tegaskan, itu tak ada sama sekali," ucapnya.
Corporate Secretary PT Jakpro, Hani Sumarno, mengatakan tidak benar adanya seniman di area Taman Ismail Marzuki (TIM) tak diajak berdiskusi.

Sebab sebelumnya, beberapa seniman di area TIM mengatakan tak diajak pihak Jakpro guna berdiskusi ihwal revitalisasi tempat kesenian tersebut.

"Dari awal, sebelum ground breaking, diskusi itu sudah berkali-kali dengan teman-teman. Bahkan, kontribusi investasi kesenian, dalam pengelolaan kesenian di kawasan TIM ini di-create bersama DKJ (Dewan Kesenian Jakarta)," ucap Hani, saat dihubungi Wartawan, Senin (25/11/2019).

Hani pun tak tahu semisalnya ada kelompok seniman yang tidak dilibatkan dalam diskusi tersebut.

"Saya kurang tahu. Tapi untuk bisa mengenali satu per satu yang kemudian tidak terlembagakan, ya kami juga perlu masukan. Karena kalau tidak ada yang diajak diskusi, siapa," tanya Hani.

Menurutnya, banyak karya seniman di area TIM yang digunakan dan dibeli.

"Banyak seniman yang karya-karyanya kami gunakan, kami beli, banyak banget," ucapnya.

Semisal ada seniman yang merasa tak diajak diskusi, sambungnya, pihak Jakpro siap kembali berbicara baik dengan para seniman.

"Iya, kalau ada seniman yang tidak merasa terakomodir, misalnya, ya ayo kita duduk bersama saja," kata Hani.

DPRD DKI kritik pembangunan hotel bintang lima

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menentang keras pembangunan hotel bintang lima di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Pembangunan hotel bintang lima itu sendiri merupakan bagian dari rencana revitalisasi TIM yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, pembangunan hotel itu bisa merubah orientasi kawasan TIM.

Dimana sebelum revitalisasi, TIM selalu identik dengan kawasan pelestarian kebudayaan.

• Jakpro Pastikan Pembangunan Hotel di Taman Ismail Marzuki Tetap Dilakukan

"Kalau sudah bicara hotel kan urusannya bisnis, kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya. Orientasinya sudah berbeda, buka lagi melestarikan budaya, tapi bicara untung rugi," ucapnya, Senin (25/11/2019).

Untuk itu, politisi senior ini menilai, revitalisasi TIM yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini telah melenceng dari tujuan awal, yaitu menjadikan kawasan TIM sebagai salah satu pusat kebudayaan di ibu kota.

"Revitalisasi yang dilalukan tidak boleh melenceng dari tujuan, jangan memang ruang yang diperuntukan ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Itu kan sudah keluar dari konteks pelestarian kebudayaan," tambahnya menjelaskan.

Gembong pun menyebut, sikap tegas yang ditunjukan oleh Fraksi PDIP ini didukung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya.

Dimana, DPP PDIP meminta kadernya di DPRD DKI Jakarta untuk menjegal langkah Pemprov yang ingin membangun hotel bintang lima di area pelestarian budaya TIM.

"Kami sudah diperintahkan DPP untuk melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait kebijakan revitalisasi TIM ini," kata Gembong.

Koordinasi ini sendiri dilakukan untuk meluruskan rencana revitalisasi kawasan TIM yang saat dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah melenceng dari tujuan awal.

"Bicara budaya itu enggak bisa ngomongin untung rugi, tapi bagaimana kita bisa eksis dengan jati diri bangsa kita yang dilakoni oleh para seniman, khususnya di Jakarta," tuturnya.

Jakpro pastikan hotel bintang lima tetap dibangun

Pihak PT Jakpro sebagai perusahaan yang menangani revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), memastikan pembangunan hotel tetap dilakukan di sana.

Sebabnya, menurut dia, pihaknya sudah melewati waktu begitu lama ihwal fokus pembangunan hotel tersebut.

"Jadi gini, semua yang kemudian digabungkan dalam desain, itu sudah melalui tahapan panjang. Termasuk dengan para representasi pembuat karya seni," ucap Hani, saat dihubungi Wartawan, Senin (25/11/2019).

• Revitalisasi TIM, Jakpro Sebut telah Berdiskusi dengan Para Seniman

Artinya, sambung Hani, polemik atau perdebatan ihwal masalah pembangunan hotel di TIM, selesai.

"(Sudah selesai), jika berbalik lagi mundur ke waktu yang lama, itu sayang waktu kami. Itu sudah dilalui tahapannya, panjang sekali," ujarnya.

Sementata soal anggaran pembangunan hotel di TIM, Hani mengatakan belum tahu pasti soal nilai rupiahnya.

Sebab, menurut dia, anggaran tersebut belum dimasukkan ke dalam badan anggaran (Banggar) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami kan sekarang belum sampai masuk ke Banggar. Tapi dalam mengawasi, yang kemarin di PMD (penyertaan modal daerah), kemudian dialihkan, itu adalah untuk projek LRT," ujar Hani.

"Kalau yang lain selain LRT, tidak ada. Kami masih berproses dan masih ada tahapan ke Banggar," kata Hani.