Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Anies Baswedan Berjanji Segera Unggah Dokumen Anggaran Usai Sepakati Rancangan APBD 2020

Meski demikian, Anies tak menyebut kapan rancangan APBD 2020 itu bisa dilihat oleh masyarakat luas.

Anies Baswedan Berjanji Segera Unggah Dokumen Anggaran Usai Sepakati Rancangan APBD 2020
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menandatangani nota kesepahaman rancangan APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan segera mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang telah disepakati bersama DPRD DKI.

Dokumen KUA-PPAS sendiri merupakan cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta.

"Sekarang data entry dimulai, kan sudah MoU (Memorandum of Understanding)," ucapnya, Kamis (28/11/2019).

Meski demikian, Anies tak menyebut kapan rancangan APBD 2020 itu bisa dilihat oleh masyarakat luas.

"Selesai data entry (baru diunggah dokumen KUA-PPAS)," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI transparan dalam pembahasan anggaran ini.

"(Pemprov DKI) harus transparan, (anggarannya) dibuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," kata Pras.

Seperti diketahui, sejumlah fraksi di DPRD DKI meminta Pemprov DKI segera mengunggah rancangan APBD 2020.

Dua Murid SMKN 41 Jakarta Utara yang Tewas Dilindas Truk di Cakung Jakarta Timur, Keduanya Sahabat

Benda Mencurigakan Berbunyi Dentingan Detik Ditemukan di Tangerang, Ini Kata Kapolresta

Talkshow Inspiratif Soal Pendidikan Meriahkan Peringatan Hari Guru di Ancol

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi yang paling getol meminta Pemprov DKI transparan dalam pembahasan anggaran.

Bahkan, Juru Bicara PSI Rian Ernest sempat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberi teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggapnya tidak transparan lantaran masyarakat belum bisa mengakses dokumen KUA-PPAS.

"PSI DKI Jakarta meminta pak Mendagri Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," ucapnya, Senin (28/10/2019).

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved