Wakil Wali Kota Depok Tegaskan Sistem Jalan Berbayar Belum Tepat Diterapkan di Jalan Margonda

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna turut berkomentar terkait rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan sistem berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Raya Margonda, Kota Depok.

Menurut Pradi, konsep dari sistem tersebut cukup bagus, namun dirasa belum siap untuk diterapkan di Kota berjargon friendly city tersebut.

“Iya ERP saya pikir kalau bicara konsepnya bagus, namun kalau untuk diterapkan di Kota Depok nampaknya belum mendukung sepenuhnya,” jelas Pradi dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/11/2019).

Pradi menjelaskan, alasan sistem tersebut belum siap diterapkan di Jalan Margonda adalah lantaran sarana dan prasarana penunjang sistem tersebut di Kota Depok belum memadai.

“Karena sarpras penunjangnya belum memadai di kita seperti alternatif jalan utama di kita belum optimal, kemudian transportasi juga, maka saya rasa konsep yang bagus ini belum bisa diterapkan di Kota Depok, belum siap, harus dibenahi lebih dulu,” tuturnya.

• Pemprov DKI Kembangkan Wisata Halal Ibu Kota untuk Capai 1 Juta Wisatawan di 2020

Pradi berujar, pihaknya terus berkomunikasi dengan BPTJ membahas rencana penerapan sisitem ERP tersebut.

“Dengan BPTJ selalu komunikasi, ini juga kan masih tahap kajian. Kan dilihat dulu sejauh mana kesiapan kita juga kan, dan saya sampaikan di kita sarprasnya belum siap,” jelasnya.

Terakhir, Pradi mengatakan saat ini pihaknya tengah berupaya membenahi ruas-ruas tol berbayar, hingga penambahan ruas jalan baru dan pelebaran jalan.

“Saat ini kami sedang pembenahan ruas-ruas tol berbayar, kemudian penambahan ruas jalan baru dan pelebaran jalan baru. Contohnya yang di Jalan Juanda terus ke Limo Cinere jalan reguler, kemudian pelebaran Jalan Dewi Sartika, utamanya jalur alternatif yang harus dilebarkan,” pungkasnya.