Diberi Sanksi Akibat Bongkar Anggaran Mistis di APBD, William PSI Dapat Dukungan Masyarakat
Sejumlah spanduk berisi kalimat-kalimat 'nyeleneh' seperti 'Jangan Sombong Jadi Atasan, Di Senen Atasan Cuma 100 Ribu 3 Potong'.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat untuk Transparan menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mereka menggelar aksi untuk mendukung William Aditya Sarana yang disanksi setelah berhasil membongkar anggaran mistis dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, sebagian besar massa tampak mengenakan pakaian putih.
Mereka terlihat membawa sejumlah spanduk berisi kalimat-kalimat 'nyeleneh' seperti 'Jangan Sombong Jadi Atasan, Di Senen Atasan Cuma 100 Ribu 3 Potong'.
Kemudian, ada lagi spanduk bertuliskan 'Kalau Bikin Anggaran Angkanya Jangan Kelewatan, Kalo Kelewatan Muternya Jauh'.
Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Transparansi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk apreasiasi terhadap William
Pasalnya, William dianggap sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD DKI dengan bersikap terbuka dan berani membeberkan anggaran mistis ke publik meski usianya masih 23 tahun.
"Aksi ini juga supaya transparansi yang sudah dibangun William dan teman-teman PSI tetap terpelihara, karena transparansi dan informasi tentang keterbukaan anggaran adalah pintu masuk untuk melindungi hak-hak asasi warga Jakarta," ucapnya, Rabu (4/12/2019).
Tigor pun meminta anggota dewan yang lain untuk mengikuti keberanian William agar tidak ada manipulasi dan korupsi terhadap uang rakyat.
"Jadi aksi ini adalah aksi menuntut adanya transparansi penggunaan uang warga Jakarta," ujarnya.
• Jadwal Baru Perjalanan KRL, Penumpang Keluhkan Minimnya Sosialisasi
• Polresta Tangerang Perketat Pengawasan Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang
• Jenazah Penyelam WNA Hanyut di Sangiang Bakal Dikremasi di Jakarta
"Lalu, mengingatkan kepada anggota DPRD yang lain supaya mengingikuti langkah-langkah keterbukaan informasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyusunan APBD Jakarta," tambahnya menjelaskan.
Dengan demikian, ia pun berharap, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tidak lagi menutup-nutupi dokumen anggaran yang seharusnya bisa diakses publik.
"Ini juga buktinya bahwa selama ini enggak ada keterbukaan anggaran, baru William yang berani buka," tuturnya.
