Kasus Korupsi

Imigrasi Belum Dapat Permintaan Permohonan Cegah Terhadap Politisi PDIP Harun Masiku dari KPK

Firli memastikan penyelidikan kasus dugaan suap Harun Masiku sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku

Imigrasi Belum Dapat Permintaan Permohonan Cegah Terhadap Politisi PDIP Harun Masiku dari KPK
Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM masih belum menerima permohonan cegah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Harun Masiku, tersangka dugaan suap penetapan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Belum ada permintaan cegah," ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang kepada Tribunnews.com, Senin (13/1/2020).

Lebih lanjut Imigrasi mencatat Harun pergi meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020.

Tercatat kata Arvin Gumilang, Harun Masiku menuju Singapura.

"Tercatat keluar Indonesia tanggal 6 Januari 2020 menuju Singapura," jelas Arvin Gumilang.

Sudin Pusip Jakarta Utara Buka Restorasi Dokumen Pasca-banjir, Warga Banyak yang Minta Buat Baru

KPK Libatkan Polri dan Ditjen Imigrasi Buru Harun Masiku

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya masih memburu tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Firli mengimbau Harun sebaiknya segera menyerahkan diri.

KPK, kata dia, sudah menggandeng kepolisian dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memburu caleg dapil Sumatera Selatan tersebut.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan para pihak aparat penegak hukum dan pihak imigrasi Kemenkumham. Itu prosedur yang kita lakukan terhadap para tersangka,” ujar Firli kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

“Pihak Imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi,” imbuhnya.

Firli memastikan penyelidikan kasus dugaan suap Harun Masiku sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Dia juga menepis anggapan soal adanya penyelidikan pesanan.

“Jadi kita bekerja bukan karena permintaan. Prinsipnya penegakan hukum haruslah menghormati asas hukum, HAM dan tidak boleh melanggar hukum itu sendiri,” kata Firli.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Imigrasi Belum Terima Permohonan Cegah Terhadap Harun Masiku dari KPK

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved