Polemik Revitalisasi Monas

Polemik Monas Hingga Tunjuk Napi Jadi Dirut Transjakarta, Anies Pilih Jaga Jarak dengan Wartawan

Awak media yang meliput di Balai Kota pun dilarang mendeket ke ruang rapat pimpinan yang berada di dalam kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat meninjau korban banjir, di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah kebijakan Pemprov DKI di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menuai polemik.

Pertama, soal revitalisasi Monas (Monumen Nasional) yang memaksa ratusan pohon ditebang dan dipindahkan.

Belum lagi, revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum mendapat restu Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Artinya, Pemprov DKI Jakarta melanggar Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Keppres yang dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Soeharto disebutkan, Pemprov DKI mesti mendapat restu dari Kemensetneg sebelum menata kawasan Monas.

Selain soal revitalisasi Monas, keputusan menunjuk Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) juga menuai polemik.

Ternyata, mantan Direktur PT Eka Sari Lorena Transport itu berstatus narapidana kasus penipuan.

Hingga kini, Donny menjadi buruan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Di tengah polemik tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta ternyata memilih menjaga jarak dengan wartawan.

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved