PSI Soal Nasib Pohon Mahoni di Monas yang Ditebang: Jika Dijual, Apakah Uang Masuk Kas Negara?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan nasib ratusan pohon yang ditebang dan dipindahkan demi memuluskan proyek revitalisasi kawasan Monas.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di Monas, salah satunya ialah jenis mahoni.

Harga kayu jenis mahoni sendiri cukup mahal, berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per meter kubiknya.

"Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap," ucapnya, Rabu (29/1/2020).

Politisi muda ini pun menyebut, sampai saat ini Dinas Kehutanan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab soal pengelolaan kayu hasil penebangan pohon belum memberikan klarifikasinya.

"Jadi Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan pohon, maka biasanya kayu dibawa ke gudang," ujarnya.

"Bepara meter kubik kayu yang dibawa ke gudang? Apakah kayu tersebut disimpan saja atau malah dijual?" kata Idris bertanya-tanya.

Untuk itu, ia mengaku, pihaknya akan mendorong Inspektorat untuk melakukan audit soal penebangan dan pemindahan pohon ini.

"PSI mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit tentang pemindahan dan penebangan pohon di Monas," tuturnya.

Dinas Kehutanan sendiri sebenarnya diundang oleh pimpinan DPRD DKI dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) lalu.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati tidak hadir dalam rapat tersebut.

Padahal, para pimpinan dewan Kebon Sirih ingin meminta klarifikasi dari Dinas Kehutanan soal penebangan pohon di kawasan Monas.

Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat melakukan sidak di kawasan Monas.

"Itu Kadis Kehutanan juga enggak datang (Rapimgab), dia enggak menghargai legislatif," ucap Prasetyo, Selasa (28/1/2020).