Polemik Revitalisasi Monas

Tak Persoalkan Penghentian Revitalisasi Monas, Taufik Gerindra: Simpel, Gubernur Sudah Kirim Surat

Ia pun mengaku tak mempersoalkan penghentian revitalisasi yang telah dilalukan sejak Rabu (29/1/2020) lalu.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
Kompas.com/Garry Lotulung, M Lukman Pabriyanto, Kolase: Dino Oktaviano
Foto sebelum dan sesudah kawasan Monumen Nasional sisi selatan yang pohonnya ditebang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik angkat bicara soal penghentian revitalisasi Monas.

Ia pun mengaku tak mempersoalkan penghentian revitalisasi yang telah dilalukan sejak Rabu (29/1/2020) lalu.

Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah melayangkan surat permohonan untuk melakukan penataan di kawasan bersejarah itu.

"Ya enggak apa-apa (diberhentikan), kan gubernur sudah bersurat (ke Mensetneg), ya tunggu saja jawabannya," ucapnya, Kamis (30/1/2020).

"Kan sementara pemberhentiannya, simpel saja menurut saya," taambahnya.

Politisi senior ini menyakini, Kemensetneg dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan surat izin sehingga revitalisasi Monas dapat dilanjutkan kembali.

"Menurut saya enggak mungkin diberhentikan. Kalau lihat konsep jadinya kan bakal bagus, cuma menurut saya caranya, administrasinya saja," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, surat rekomendasi dari Kemensetneg itu sendiri diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan penataan kawasan bersejarah itu.

Ketentuan ini diatur dalam Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Badan Pelaksana Kawasan Medan Merdeka diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

Ini berarti, Pemprov DKI harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan proyek revitalisasi kawasan bersejarah itu.

Taufik Beda pendapat dengan Prasetyo

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved