Detik-detik Fadjroel Rachman Singgung Prabowo Saat Bahas Terorisme, Begini Reaksi Spontan Fadli Zon

TRIBUNJAKARTA.COM - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyinggung sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat membahas terorisme.

Aksi Fadjroel Rachman itu sontak menuai tanggapan Politisi Gerindra, Fadli Zon.

Hal itu terjadi ketika keduanya hadir menjadi narasumber di acara Mata Najwa dilansir TribunJakarta pada Kamis (13/2).

Dalam acara tersebut, keduanya membahas wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia yang menuai polemik.

TONTON JUGA:

Tak hanya itu, adanya istilah deradikalisasi yang erat dengan pemerintahan Jokowi sejak awal periode kedua juga menuai perbincangan.

Adanya istilah tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti hasil program deradikalisasi pemerintah.

Fadli Zon menilai, kondisi Indonesia sebelum tahun 1998 tidak ada kasus terorisme yang menonjol.

• Cerita Guru Ungkap Keseharian Wakepsek yang Pukul Siswa di Bekasi Karena Terlambat: Saya Kecolongan

"Setelah 1998, kita lihat banyak kasus yang menonjol seperti bom Bali dan sebagainya. Kita ingin penanganan kasus seperti ini sustainable, jangan ada terus."

"Untuk itu, sejauh mana keberhasilan deradikalisasi yang sudah banyak habiskan dana APBN? Kita perlu juga evaluasi cara menangani terorisme, jangan sampai terorisme ini dibuat ada terus sehingga ada anggarannya terus," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon menyatakan, bisa saja ada pihak yang menginginkan terorisme di Indonesia ada terus.

"Saya yakin orang Indonesia moderat," imbuh Fadli Zon.

Mendengar hal tersebut, Fadjroel Rachman lantas buka suara dan menyinggung sosok Prabowo Subianto. 

• Tak Cuma Pijat, Teddy Beberkan Pekerjaannya Selama di Amerika Hingga Punya Tabungan Rp 2 M

"Nanti kita tanyakan ke Bapak Menteri Pertahanan," tegas Fadjroel Rachman.

"Itu bukan di Menteri Pertahanan, itu adanya di BNPT, kepolisian, dan lain-lain," ujar Fadli Zon.

"Tapi beliau masuk Kemenkopolhukam," papar Fadjroel Rachman.

"Ya tetapi anggarannya bukan di Kemenhan. Kalau bela negara bisa dimasukkan ke sana (red: Kemenhan)," beber Fadli Zon.

Sontak reaksi Fadli Zon itu menuai heboh dan tawa penonton di studio Mata Najwa.

• Daftar Lagu Indonesia Ini Cocok Kamu Jadikan Playlist di Hari Valentine 14 Februari 2020

Menanggapi hal tersebut, Fadjroel Rachman menuturkan maksud dari pernyataannya.

"Betul tetapi di dalam Kemenkopolhukam, beliau ada didalam sana," jelas Fadjroel Rachman.

"Jangan sampai kita melihat dari kasus per kasus, tetapi tak menyelesaikan masalah," tegas Fadli Zon.

• Lucinta Luna Terjerat Narkoba, Komentar Astrid Tiar Buat Gisella Anastasia Kaget: Emang Iya?

Jokowi sebut 689 Teroris Lintas Batas Sebagai ISIS Eks WNI

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 689 orang yang tergolong dalam Foreign Terorist Fighter (FTF) atau teroris lintas batas sebagai anggota ISIS mantan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan WNI Eks ISIS.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memaparkan alasan pemerintah tidak memulangkan seluruh FTF itu ke Indonesia.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggungjawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Presiden di Istana Negara, Rabu, (12/2/2020).

Terkait nasib kewarganegaraan 689 orang itu apabila tidak dipulangkan ke Indonesia, menurut Presiden merupakan konsekuensi mereka.

"Karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," katanya.

Presiden meminta kementerian atau lembaga terkait melakukan identifikasi dan verifikasi kepada 689 orang yang sebagian besar berada di Suriah tersebut.

Proses identifikasi diperlukan agar mereka bisa dicegah dan tangkal masuk ke Indonesia.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal darimana sehingga data itu komplit. Sehingga cegah dan tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," katanya.

Tak akui status WNI

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kombatan ISIS asal Indonesia yang berada di Suriah tidak mengakui diri sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Mahfud mengatakan pemerintah juga tidak pernah bertemu langsung dengan sebanyak 689 orang kombatan berdasarkan data Centeral Intelligent Aegncy (CIA) tersebut.

Dia mengatakan, para kombatan tersebut menghindar dari pemerintah dan tidak pernah menampakan diri meski pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah mendatangi Suriah.

"Ya mereka kan tidak mengakui sebagai WNI," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2020).

Selain itu ia membantah kabar yang menyebut bahwa kombatan ISIS asal Indonesia tersebut minta dipulangkan.

Menurutnya, selama ini pemerintah Indonesia hanya menerima laporan dari pihak lain antara lain CIA dan Palang Merah Internasional yang menyebut jumlah kombatan asal Indonesia di Suriah.

"Lah iya, mereka kan tidak pernah menampakan diri. Paspornya dibakar. Itu kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu-isu mereka ingin pulang. Siapa, tidak ada. Minta pulang ke siapa, itu laporan kok. Laporan," kata Mahfud MD.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 eks WNI yang sempat bergabung dengan ISIS.

Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighter/Pejuang Teroris Asing) ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," kata dia.