Pemilihan Cawagub DKI Berpotensi Dimajukan, Paripurna Digelar Terbatas dan Ruang Rapat Dibatasi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wabah virus corona (Covid-19) masih menjadi bayang-bayang warga Jakarta.

Meski begitu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, mengatakan jadwal pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan.

Bahkan, jadwal pemilihan pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi dimajukan.

"Secara prinsip, Panlih (panitia pemilihan) siap menggelar (Paripurna pemilihan Wagub) tanggal 23 Maret 2020, ataupun dimajukan sedikit," jelas Baco, sapaannya, saat dihubungi, Rabu (18/3/2020).

Pertimbangan jadwal pemilihan cawagub DKI dipercepat, lanjutnya, mumpung virus corona belum terlalu besar.

"Pertimbangannya, ini lebih cepat lebih baik. Mumpung wabahnya belum terlalu besar," ujar Baco.

"Karena kalau ditunda dan wabahnya ini lagi tinggi-tingginya, penundaannya bisa tiga sampai lima bulan," sambungnya.

Bahkan, Baco mengatakan pengunduran jadwal pemilihan cawagub ini diduga bisa sampai satu tahun.

"Bahkan bisa setahun, tergantung situasi wabah. Ini sangat merugikan rakyat Jakarta dan merugikan gubernur," kata Baco.

Karenanya, Baco mengatakan hasil badan musyawarah (Bamus) kemarin yang dihadiri Panlih memutuskan pemilihan cawagub DKI tetap dilakukan sesuai jadwal, 23 Maret 2020.

"Hasil Bamus kemarin, kami tetap memutuskan tanggal 23 tetap digelar, dijadwalkan, dan sambil menunggu proses sampai ke sana," jelas Baco.

"Mudah-mudahan tidak ada kejadian luar biasa sehingga tetap bisa dilangsungkan," pungkasnya.

Paripurna Pemilihan Wagub DKI Jakarta Digelar Terbatas

DPRD DKI Jakarta bakal membatasi jumlah peserta paripurna pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Hal ini dilakukan demi mencegah penularan virus corona yang kian mengkhawatirkan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, nantinya rapat tersebut akan digelar terbatas.

Bagi masyarakat yang ingin melihat pemilihan Wagub DKI bisa menyaksikannya lewat layar kaca.

"Yang diundang (paripurna) itu mungkin enggak terlalu banyak, pimpinan dewan, anggota dewan, kepala dinas, dan wali kota saja," ucapnya, Selasa (17/3/2020).

"Itu saja, jadi enggak terbuka untuk umum," sambungnya.

Tak hanya itu, nantinya pihak-pihak yang diundang dalam paripurna pemilihan Wagub terlebih dahulu harus melewati pengecekan suhu tubuh.

Pras, sapaan akrab Prasetyo menyebut, pihaknya juga bakal menyiapkan masker dan hand sanitizer yang bisa digunakan oleh para tamu undangan.

"Masker dan hand sanitizer semua kita siapkan dan kita standby, temperatur semua kita laksanakan," ujarnya di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, paripurna pemilihan Wagub DKI bakal tetap digelar pada Senin (23/3/2020) mendatang.

Meski demikian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, penjadwalan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pasalnya, sampai saat ini pemerintah pusat dan Pemprov DKI masih menghadapi situasi tanggap virus corona (Covid-19).

"Jadi di tanggal 23 untuk paripurna (pemilihan Wagub) kita melihat situasi Jakarta seperti apa, jadi masih harus koordinasi dengan saya," kata Pras.

Peserta paripurna maksimal 200 orang

DPRD DKI Jakarta bakal membatasi jumlah orang yang boleh ikut dalam paripurna pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Pembatasan dilakukan demi mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang penyebarannya kian mengkhawatirkan.

"Pada saat ada di dalam ruang (paripurna) dibatasi maksimal tidak boleh lebih dari 200 orang sesuai dengan keputusan Dinas Kesehatan," ucap anggota Panlih S. Andyka, Rabu (18/3/2020).

Tak hanya itu, politisi Gerindra ini juga menyebut, pengawasan ketat bakal dilakukan terhadap para peserta rapat paripurna.

Para peserta rapat bakal menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari masuk ke Gedung DPRD DKI DKI Jakarta hingga saat berada di dalam ruang rapat paripurna.

"Mulai masuk gedung saja itu sudah mulai proses filterisasi. Baru masuk gedung ya, bukan masuk ruang paripurna," ujarnya saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Adapun filterasi yang dimaksud Andyka ialah pemeriksaan suhu tubuh yang bakal dilakukan oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD DKI Jakarta.

Untuk itu, ia mengimbau kepada 106 anggota parlemen Kebon Sirih agar tak takut menghadiri paripurna dan turut menyukseskan gelaran pemilihan Wagub DKI pada 23 Maret 2020 mendatang.

Pasalnya, pengamanan telah diperkatat untuk meminimalisir penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

"Ayo kita melaksanakan pemilihan Wagub ini pada tanggal 23 Maret, kita tunjukan kepada rakyat sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama," kata Andyka.

"Dengan Covid-19 yang sekarang merebak memang timbul kekhawatiran, tapi Inya Allah kita bertawakal, tentunya juga jaga kesehatan dan Insya Allah bisa kita lewati," pungkasnya.

Riza Patria sebut tiga kemungkinan

Riza Patria, calon wakil gubernur DKI dari Gerindra usai mengikuti tes wawancara dan verifikasi data, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Riza, sapaannya, mengatakan ada tiga kemungkinan yang dibahas bersama delapan Panitia Pemilihan (Panlih).

Satu di antaranya membahas ihwal virus corona (Covid-19).

"Pertama, pemilihan cawagub tetap pada 23 Maret 2020 dan kedua, mungkin dimundurkan," kata Riza, saat ditemui awak media, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3/2020).

• Motif Pedagang Nasi Bebek Nekat Tusuk Teman Sendiri, Butuh Uang Buat Pulang Kampung

• Padagang Nasi Bebek Curi Ponsel Temannya, Korban Sempat Pura-pura Meninggal Usai Dianiaya

• Bocah Umur 6 Tahun Ingin Jadi TNI Setelah Dengar Cerita Anggota Satgas TMMD

• Usai Menyebar Video Hoaks Corona di PGC, AS Menangis dan Minta Maaf

• Riza Patria Sebut Ada Tiga Kemungkinan Terkait Pemilihan Wagub DKI

Pilihan ketiga, sambungnya, yakni mempercepat proses pemilihan dan pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Ketiga, dipercepat agar Wakil Gubernur dapat terpilih, dilantik, dan membantu tugas Gubernur," jelas Riza.

"Termasuk soal penanggulangan masalah virus corona," lanjutnya.

Selain hal itu, Riza menyatakan jadwal pemilihan Paripurna serta fit and proper test diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Saya sebagai cawagub tidak bisa memberikan saran rekomendasi atau masukkan sepenuhnya kewenangan DPRD," ucap Riza.

"Semuanya punya tujuan yang baik, sesuai keputusan yang sudah diambil, dimundurkan juga tujuan yang baik agar tidak ada keramaian. Ketiganya baik saya serahkan ke DPRD," pungkas Riza. (TribunJakarta.com)