Sebut Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Fraksi PDIP Menduga Data Milik Pemprov DKI Bermasalah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menduga data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermasalah.

"Soal data penerima (bansos), memang Jakarta ini masalah. Jujur, sejak awal saya sampaikan data menjadi masalah," kata Gembong, sapaannya, Senin (20/4/2020).

Sebabnya, kata Gembong, pembagian bansos tidak tepat sasaran.

"Kami masih dengar banyak tidak tepat sasaran. Artinya, orang yang seharusnya tidak dapat, akhirnya dapat," ujar Gembong.

Dia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mengevaluasi perihal pembagian bansos tersebut.

"Ini kan baru tahap pertama, tahap kedua nanti bisa direvisi, hal-hal yang kurang tepat bisa dievaluasi untuk berikutnya," ucapnya.

Pemprov DKI Distribusikan 100.313 paket sembako untuk warga rentan dan kurang mampu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan 100.323 paket sembako kepada warganya, Minggu (19/4/2020).

Demikian dikatakan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Minggu (19/4/2020).

Ani, sapaannya, menuturkan bantuan sosial ini diberikan di 14 kelurahan di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

"Total paket yang didistribusikan sebanyak 100.323 paket," jelas Ani.

"Bantuan sosial didistribusikan di 14 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat," sambungnya.

Bantuan yang diberikan, yakni berupa beras 5 kilogram, dua sarden kaleng, minyak gorek 0,9 liter, dan biskuit dua bungkus.

"Masker kain 2 (buah) dan sabun mandi 2 batang," tambahnya.

Dia menegaskan, bantuan sosial ini tak ada yang berupa uang tunai.

"Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini," tegasnya.

Target penerima bantuan sosial, lanjutnya, sebanyak 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di DKI Jakarta.

"Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Provinsi DKI Jakarta," tutup Ani.