Antisipasi Virus Corona di Bekasi
Bansos Covid-19 Disebut Tidak Tepat Sasaran, Wali Kota Bekasi: Ketua RT Harus Pilih yang Berhak
Rahmat menghimbau, ketua RT harus berani memilih warga mana yang berhak menerima.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Bantuan Sosial (Bansos) untuk keluarga terdampak ekonomi akibat Covid-19 dinilai tidak tepat sasaran, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaskan, Ketua RT harus pilih warga yang berhak.
Bansos Covid-19 dari Pemerintah Kota Bekasi mulai didistribusikan sejak, Jumat (17/4/2020).
Pendistribusian dilakukan petugas Pamor (petugas kelurahan) dibantu ketua RT di tiap-tiap lingkungan.
Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sebanyak 150 ribu paket, anggaran pengadaan bansos ini berasal dari APBD Kota Bekasi yang direalokasi selama penanganan Covid-19.
Namun setelah didistribusikan, tidak sedikit warga dengan kategori mampu menerima bansos berupa paket sembako berisi beras, minyak goreng, mi instan, sarden dan makanan ringan tersebut.
Rahmat mengatakan, bantuan ini memang diperuntukkan bagi seluruh warga.
Tetapi mereka yang berhak menerima adalah mereka yang benar-benar terdampak secara ekonomi.
"Betul bantuan ini buat semua, tapi semuanya ada kriterianya, jangan mentang-mentang dalam kondisi seperti ini semua orang berhak," kata Rahmat.
Dia menjelaskan, data penerima bantuan memang berasal dari ketua RT/RW yang diajukan ke kelurahan. Terdapat kriteria yang menjadi patokan warga yang berhak menerima.
"Ada kriterianya, sudah kita terbitkan surat edaran, contohnya seperti pedagang asongan, putus kerja, sopir angkot, pekerja pariwisata seperti hotel dia sudah enggak bisa kerja pada intinya yang terganggu daya belinya akibat ini (Covid-19)," tegasnya.
Rahmat menghimbau, Ketua RT harus berani memilih warga mana yang berhak menerima.
Sebab, mereka tahu betul kondisi warganya.
"Ya Ketua RT paling tahu kondisi warganya, ya kalau ada yang enggak benar (tidak tepat sasaran) ya sama-sama diperbaiki," terangnya.
Jangan sampai ketua RT/RW justru memanfaatkan situasi, mendata seluruh warganya agar mendapat bantuan tanpa memperhatikan kriteria yang berhak menerima.
