Wali Kota Bekasi Bingung Kematian Covid-19 Capai Ratusan Jiwa, Tapi Warga Sedikit yang Sadar

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan kesadaran masyarakat masih minim untuk mengikuti anjuran pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19.

Ia sampai mengunggah gambar di akun Instagram pribadinya @bangpepen03, berisi data angka kematian akibat pandemi Covid-19 di wilayah Kota Bekasi mencapai ratusan jiwa.

Di data itu, Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kota Bekasi telah mancapai 1,957 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 658 orang dan data pasien positif telah mencapai 255 orang.

Lalu untuk data kematian tercatat sudah ada 125 orang. Rinciannya, 100 orang meninggal dengan keterangan penyakit khusus (meninggal sebelum terkonfirmasi positif) dan 25 sisanya meninggal terkonfirmasi positif Covid-19.

"Saya ingin tunjukkan, ini sudah banyak yang meninggal, ini sudah banyak yang positif, apakah belum cukup untuk memahamkan warga? Korban 100 orang lebih itukan banyak," kata Rahmat saat ditanya soal unggahannya itu pada Minggu, (26/4/2020).

• Bongkar Isi Tas Erick Thohir, Raffi Ahmad Kaget Lihat Jumlah Uang Menteri BUMN: Buat Saya Pak, THR

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah tidak akan mengambil langkah represif terhadap warga yang masih mengabaikan anjuran pemerintah dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Ya artinya begini loh, kita mau melakukan upaya represif enggak boleh. Pak Kapolri bilang, kita kondisi warga ya memang betul lagi masa gini," tegas dia.

Meski begitu, pihaknya bakal terus melakukan upaya-upaya penegakan aturan PSBB agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

"Intinya bukan represif ya bisa dibilang kita kembali pada himbauan karantina wilayah terbatas, setiap RT/RW punya peran aktif menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah," tegas dia.

PSBB Berpotensi Diperpanjang

Rahmat pun mengakui, kemungkinan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bekasi diperpanjang.

PSBB di Kota Bekasi sudan berjalan sejak Rabu, (15/4/2020) dan dijadwalkan berakhir pada 14 hari atau Selasa, (28/4/2020) mendatang.

"Mau tidak mau dan episentrumnya di Jakarta dan Bodebek ini rasanya harus sama dengan DKI (PSBB-nya diperpanjang)," kata Rahmat.

Sebelum itu dia bakal berkordinasi dengan kepala daerah di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Depok untuk sama-sama membahas perpanjangan PSBB.

"Tapi saya sore ini mau bertemu dengan teman-teman Bupati dan Wali Kota di Bodebek ini dan nanti malam kita buat konsep surat dan kita laporkan kepada pak Gub," ujarnya.

Perpanjangan masa PSBB tetap berada pada kewenangan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya memgajukan dan menjalankan setelah disetujui.

"Nanti setelah pertemuan dengan Bupati Wali Kota Bodebek kita akan lebih rinci terkiat surat kordinasi ke pak Gub, apa saja yang harus kita lakukan," ucapnya.

"Seluruhnya harus kita sampiakan (ke pak Gubernur Jawa Barat), kecuali kalau perpanjangannya itu diberikan kewenangan kepada kita."

"Tapi saya nanya kepada sekda DKI perpanjangannya itu meminta kembali kepada Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Dia berharap, keputusan perpanjangan PSBB di Bodetabek bakal berbarengan agar tidak terjadi kekosongan daerah yang saling berbatasan ini.

"Kalau kaya kemren kan bareng (pelaksaan PSBB Bodebek), terus pak gub bikin ke Kemenkes mudah-mudahan ini (perpanjangan) juga sama biar cepat, karena jangan sampai terjadi ada kekosongan," tegasnya.

Penerima Paket Sembako

Sampai saat ini, jumlah data penerima bantuan sosial berupa sembako bagi mereka yang secara ekonomi terdampak Covid-19 di Bekasi mencapai 200.483 kartu keluarga (KK).

Jumlah itu gabungan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan di tingkat pemerintah daerah baru-baru ini.

"Gabungannya jadi Kemensos mau memberikan 200.483 KK. Nah yang masuk DTKS itu ada 106 ribu KK, sisanya sekitar 94 ribu KK akan diberikan dari Gubernur dan Wali Kota," kata Rahmat.

Dia menjelaskan, untuk warga yang masuk ke dalam DTKS, bansos akan diberikan langsung melalui Kemensos.

Mereka biasanya merupakan warga yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara untuk 94 ribu KK yang juga akan diberikan Bansos, Rahmat mengaku masih akan didiskusikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait pembagiannya dengan Pemerintah Kota Bekasi.

"Tahap awal 27 ribu KK sudah didistribusikan oleh Pak Gub, nanti selanjutnya akan dibagi Pak Gub mau kasi berapa dari total 94 ribu KK itu sisanya nanti kita Pemerintah Kota Bekasi," jelas dia.

Tidak menutup kemungkinan jika pemberian bansos dari Pemerintah Kota Bekasi akan disamakan nilainya dengan yang diberikan dari Gubernur Jawa Barat Barat sebesar Rp500 ribu per paket.

"Kalau sedikit berarti kita bisa ngasih sama dengan jumlah yang diberikan Gub, tapi kalau banyak kan enggak mungkin bisa sama, pasti lebih kecil sedikit," terangnya.

Pada tahap awal ini, Pemerimtah Kota Bekasi telah mendistribusikan bansos sebanyak 150 ribu paket sembako.

Perbaruan data penerima bansos ini nantinya akan menyempurnakan pendistribusian kepada warga yang laik menerima.

"Kita masih buka pendataan sampai saat ini, tapi terus kita cek dan verifikasi apakah yang daftar layak sesuai kriteria," tegas dia.