Isi Bansos Dianggap Sedikit dan Sering Molor, Ketua Fraksi PDIP DKI: Warga Kecewa Dua Kali

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat warganya kecewa dua kali

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin dan rentan misikin yang dilakukan Pemprov DKI beberapa waktu sempat menuai polemik.

Sebab, isi paket sembako yang diterima warga dianggap terlalu sedikit dan waktu pendistribusiannya kerap molor dari jadwal.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat warganya kecewa dua kali.

Menurutnya, tak jadi masalah dengan isi paket sembako yang dibagikan bila pendistribusiannya dilakukan tepat waktu.

Terlebih, Pemprov DKI sendiri berencana memberikan bansos sebanyak 4 kali dengan nilai total paket sembako sebesar Rp 600 ribu.

"Dengan isi Rp 150 ribu pasti kan isinya akan seperti itu. Tapi, kalau bisa dikasih dua kali ya jauh lebih baik," ucapnya," ucapnya, Kamis (30/4/2020).

Namun, patut disayangkan eksekusi kurang baik yang dilakukan Pemprov DKI menyebabkan banyak warga terlambat mendapatkan bansos.

Terlebih, sampai saat ini warga belum lagi menerima paket sembako sejak terakhir disalurkan pada 24 April lalu.

Ini berarti, warga yang mendapat paket sembako berisi dua kaleng sarden berukuran kecil, dua buah biskuit, dan barang lainnya di awal pelaksanaan PSBB sudah tiga minggu tak mendapatkan bantuan lagi.

"Ini kan jadi dua kali kecewanya. Kecewa telat dan kecewa (isi sembako) dikit. Ilustrasinya, kalau isi dikit tapi tepat waktu ya warga enggak komplain, tapi kalau banyak tapi telat ya komplain," ujarnya saat dikonfirmasi.

Pria Bersimbah Darah Ditemukan Terkapar di Pulogadung, Terdapat Luka di Punggung, Kondisinya Sekarat

Polisi Pastikan Pria yang Ditemukan Bersimbah Darah di Pulogadung Korban Penganiayaan

Menurutnya, keterlambatan ini sendiri disebabkan oleh ketidaksiapan Pemprov DKI dalam mendistribusikan bansos kepada warga miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19.

Belum lagi daftar penerima bantuan yang juga dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, khususnya legislator Kebon Sirih.

Hal ini tak terlepas dari masuknya nama salah satu anggota DPRD DKI yang masuk ke dalam daftar penerima bansos.

"Ini buat pembelajaran Pemprov supaya ke depan lebih baik perencanaannya. Distribusi kapan, barang ready kapan, perjalanan berapa lama, itu kan harus dihitung semua," kata Gembong.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved