Tanggapan Anies Baswedan Terkait Pemprov DKI Disebut Tidak Mampu Berikan Bansos

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, soal ketidakmampuannya dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta kepala keluarga (KK) di wilayah setempat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebut, DKI telah memberikan bansos kepada warganya di hari Kamis (9/4/2020) atau sehari sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan.

“Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan (sembako) warga miskin.
Hal ini harus dilakukan karena di satu sisi, PSPB berlaku sejak 10 April dan warga miskin atau rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini,” kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2020) malam.

Menurutnya penyaluran bansos DKI juga lebih dulu dilakukan, karena di sisi lain pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos kepada warga miskin dan rentan miskin pada 20 April 2020.

Karenanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan tersebut untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan.

Makanya, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” ujar Anies.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya.

Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta.

Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK).

Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat.

Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK.

“Kemarin dapat laporan dari pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5/2020). (faf)

Berikut ini kronologis Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan distribusi bansos, sebagai berikut:

1. Pada 30 Maret 2020, Rapat Terbatas bersama Presiden yang membahas angka penerima bantuan yakni 1,1 juta jiwa/orang
Dari data yang biasa diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi dan 2,6 juta jiwa/orang sebagai penerima tambahan.