Breaking News:

Kasus ABK Meninggal di Kapal China, Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Evaluasi dan Moraturium

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah melakukan evaluasi masalah perekrutan dan perlindungan ABK di luar negeri.

KOMPAS IMAGES
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi angkat bicara soal video viral menggambarkan ABK Indonesia yang meninggal dunia kemudian mayatnya dilarung ke laut.

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah melakukan evaluasi masalah perekrutan dan perlindungan ABK di luar negeri.

“Ini rentan berulang terjadi, sedangkan agen pengiriman TKI sebagai ABK ini sebenarnya itu-itu saja. Harus diinvestigasi dan bila ditemukan penyimpangan maka harus segera dibekukan izinnya dan berikan tindakan hukum bagi pengelolanya.” kata Bobby saat dikonfirmasi, Jumat (8/4/2020).

Bobby menilai apa yang terjadi merupakan akibat sengketa kewenangan antara tiga kementrian, yaitu antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terkait aturan ABK untuk kapal penangkap ikan asing.

“Ini tidak pernah jelas dari dulu, ketiga Kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab ketika terjadi masalah, dan Kemlu dalam hal ini selalu jadi tukang cuci piring,” kata Bobby.

Bobby berharap kedepannya ada kejelasan kewenangan antar kementrian terkait agar masalah perlindungan TKI yang bekerja di Kapal Asing tidak terulang.

Selain tu, Bobby juga meminta pemerintah melakukan protes diplomatik keras terhadap pemerintah China dan gugatan hukum di China ke perusahaan kapal tersebut pantas dilakukan.

“Derita ABK ini harus kita sudahi. Moratorium menjadi satu-satunya opsi karena kapal penangkap ikan, khususnya yang berbendera Cina dan Taiwan adalah lawless world,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar China di Indonesia.

"Guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenasah (apakah sudah sesuai dengan Ketentuan International Labor Organization/ILO) dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya, Kemlu akan memanggil Duta Besar RRT," kata Plt Juru Bicara Kemlu Teuku Faizarsyah dalam keterangan tertulis (7/5/2020)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved