Celios Sepakat dengan Menkeu Purbaya soal Utang Whoosh, Sebut Kebijakan Jokowi Tanpa Kajian Matang

TRIBUNJAKARTA.COM - Lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, mengatakan, masyarakat Indonesia tidak akan sudi membiayai utang Whoosh yang sejak awal dicanangkan tanpa anggaran negara.

"Yang jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN."

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya," jelas Media di program Kompas Petang, Kompas TV Senin (13/10/2025).

Media juga menegaskan, Whoosh adalah proyek warisan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang  tanpa kajian matang dan mengabaikan rasionalitas politik.

"Jadi waktu itu kan proses perencanaan proyeknya over optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apakah kemuduian harus ditanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Ini kan kurang fair."

"Ini kan kebijakan warisan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi," tegasnya.

Purbaya Bicara Utang Whoosh

Menkeu Purbaya mengatakan, Whoosh yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurutnya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," lanjut tegasnya.

Sebelumnya, wacana pembayaran utang Whoosh ditanggung pemerintah diusulkan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.

Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.