Ribut Bansos Pandemi Corona
Anies Baswedan Sindir Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang masih punya 'utang' kepada Pemprov DKI Jakarta.
Penulis: Suharno | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
"Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun," kata Anies.
• Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus Bantah Mengancam Bunuh Bupatinya Karena Tak Dilibatkan di Proyek
Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.
"Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,"
Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.
"Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta," kata Anies.
"Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,"
"Jadi anggaran Insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu 50 persen lainnya," jelasnya.
Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi
Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.
Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Aniese menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.
Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga.
Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.
Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan bansos paket sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB untuk mengisi kekosongan bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.
"Tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi,"
