Breaking News:

Pemkot Tangsel Penuhi Panggilan Bawaslu, Soal Mutasi 62 Pejabat Jelang Pilkada 2020

Pemerintah Kota Tangerang Selatan ( Tangsel) memenuhi panggilan Bawaslu Tangsel terkait mutasi 62 pejabat.

TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel, Apendi, datang langsung ke kantor Bawaslu di bilangan Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Selasa (19/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan ( Tangsel) memenuhi panggilan Bawaslu Tangsel terkait mutasi 62 pejabat pada Jumat (15/5/2020).

Pemkot diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel, Apendi, datang langsung ke kantor Bawaslu di bilangan Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Selasa (19/5/2020).

"Saya selaku kepala BKPP memenuhi panggilan dari Bawaslu kaitan dengan proses pelantikan Jumat lalu. Sehubungan Tangsel akan mengadakan Pilkada."

"Di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada ada pasal menyatakan dalam pemerintah daerah enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada tidak boleh mutasi. Boleh mutasi tapi atas seizin Menteri Dalam Negeri," papar Apendi.

Dishub DKI Jakarta Sebut 1,4 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta Perhari Selama PSBB

Apendi mengatakan, pihaknya sudah meminta persetujuan ke Menteri Dalam Negeri untuk merotasi sejumlah pejabat eselon III dan IV sejak Februari 2020.

Setelah ada koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), surat persetujuan terbit pada 22 April 2020.

"Kita usulkan Februari, namun dalam pelaksanaan kita ada koreksi. Karena tidak semerta merta. Itu harus ada perbaikan dari Kemendagri. Karena beliau kan lebih tahu mana yang boleh mana yang tidak. Alhamdulillah pada saatnya direkomendasikan itu dengan surat tanggal 22 april itu," jelasnya.

Apendi enggan menunjukkan surat persetujuan itu, melainkan hanya menyebutkan nomor suratnya: 821/2939/SJ.

Pihak Pemkot Tangsel tidak berkoordinasi dengan Bawaslu terkait mutasi jabatan itu karena merasa tidak berkewajiban.

Lebih Dekat dengan The Jakmania, Persija Jakarta Luncurkan Platform Aplikasi dan Game

"Karena dalam aturan kan tidak dicantumkan seperti itu. Kita tidak harus ke Bawaslu," jelasnya.

Seperti diketahui, pada pasal 73 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2010, pemerintah daerah dilarang memutasi pegawainya, enam bulan sebelum Pilkada, kecuali atas seizin Kemendagri.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved