Breaking News:

Jakarta Terapkan PSBB Transisi

PSBB Transisi: Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi & Pulang Karyawan

Melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantontar di Ibu Kota

KOMPAS.com/AFDHALUL IKHSAN
Sejumlah petugas stasiun dan gugus tugas dari TNI-POLRI tampak melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang KRL di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin (8/6/2020) kemarin.

Menurut Andri, untuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Fakta Kakek 70 Tahun di Jambi Cabuli 8 Anak Laki-laki, Pelaku Bujang Lapuk Belum Pernah Menikah

Lalu untuk pegawai swasta telah diminta untuk diatur oleh perusahaan masing-masing.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Jadi sebenarnya begini, pembatasan karyawan dan pembatasan keberangkatan karyawan dah kita atur baik itu untuk ASN dengan SE sekda, maupun di luar SE dengan SK saya, disnaker itu jelas," kata Andri saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Namun, Andri mengaku sulit untuk mengontrol waktu pergi maupun pulang kerja para karyawan dan pegawai yang menyebabkan melonjaknya pergerakan warga baik di jalan maupun transportasi umum.

"Cuma kan agak susah untuk mengawasi mana yang jam sekian, mana yang jam sekian. Yang bisa kita awasi di perusahaan tersebut ada 100 (karyawan), ya otomatis dia harus ada 50," kata Andri.

"Kalau lebih dari 50 kami kasih pelanggaran atau ada protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi keberangkatannya jujur saja kita agak susah untuk ini," imbuhnya.

Andri pun meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mengingatkan warganya agar menyesuaikan dengan jam kerja.

Halaman
12
Editor: Muji Lestari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved