Merajut Kembali Relasi Sosial di Papua PascaPutusan Hukum Kasus Rasisme

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Gerakan solidaritas sosial melawan diskriminasi rasial terhadap orang Papua khususnya “7 tapol” meluas sampai ke luar negeri.

Pada akhirnya, tekanan publik berbuah pembebasan terhadap para tahanan dalam waktu dekat.

Apakah kasus rasisme tidak akan berulang di Papua? Rasisme berpotensi terulang selama ada kesenjangan sosial politik dan sosial ekonomi, apalagi ada persoalan kecemburuan karena keterbatasan akses ekonomi dan politik bagi orang asli Papua.

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua di Jakarta, Dr Adriana Elisabeth, dalam keterangannya Sabtu (20/6/2020).

"Relasi sosial antarwarga Papua yang sempat terkoyak karena demo kerusuhan mengakibatkan kerugian fisik dan non-fisik bagi semua. Membangun kembali harmonisasi antarwarga lebih memerlukan waktu panjang ketimbang membangun infrastruktur fisik," katanya.

• Fajrin Rasyid yang Berusia 33 Tahun Jadi Direktur Telkom, Erick Thohir: Biar Tidak Ketinggalan Zaman

• Karyawan Pabrik Nike di Kabupaten Tangerang Positif Corona, Pemerintah Tinjau PT Adis Dimension

Dikatakannya, untuk merajut kembali harmonisasi di Papua harus dimulai dari menyelesaikan akar masalah dengan menghapus ketidakadilan, kekerasan secara struktural dan masalah stigma separatis.

"Masyarakat Papua yang heterogen memiliki modal sosial yang dapat menjadi rujukan terkait nilai toleransi antaragama, suku dan ras," ujarnya.

Namun toleransi tidak cukup karena harus ada keberterimaan atas adanya perbedaan dengan fokus membangun dari hal-hal positif yang potensial di Papua.

"Paradigma yang harus diubah adalah Papua membangun bukan lagi membangun di Papua," tandasnya.