PPDB 2020 DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD: Keputusan Final Tetap di Eksekutif

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, angkat suara ihwal polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Ibu Kota.

Menurutnya, jajaran Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanya dapat mengusulkan solusi.

Menyoal keputusan ke depannya bagaimana, kata Zita, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang dapat memutuskan.

"Kohon mengerti posisi kami, dewan itu hanya bisa kasih solusi. Tapi keputusan final, tetap di eksekutif," kata Zita, saat rapat bersama Dinas Pendidikan DKI, di gedung DPRD DKI, Rabu (24/6/2020).

Menurut Zita, sistem PPDB jalur zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI sejak 2017 telah berjalan baik.

"Saya rasa, dari sistem yang dibuat Dinas Pendidikan, saya bilang itu baik. Kuota-kuotanya itu sudah baik," kata Zita.

"Kuota afirmasi 25 (persen), 40 (persen jalur) prestasi, 24 (persen), dan sebagainya," lanjutnya.

Sejumlah orang pun bertepuk tangan di dalam ruang rapat tersebut.

Namun, Zita langsung berkata tak perlu ditepuk-tangani.

"Tidak usah ditepuk-tanganin," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, menjelaskan perihal penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 jalur zonasi.

Dia menjelaskan hal ini setelah satu di antara orang tua murid, emosi menanyakan penjelasan soal PPDB jalur zonasi, saat rapat bersama, di gedung DPRD DKI, Rabu (24/6/2020).

"Saya sudah katakan, soal jarak, saya sudah sampaikan tadi, ibu. Jakarta, dari tahun lalu, pengukuran zonasi bahkan dari 2017, ini sudah menggunakan sistem berbasis kewilayahan," jelas Nahdiana.

"Dimaksud zonasi itu yang ada di kelurahan dan kelurahan himpitan. Jadi tidak ada jalur yang kami lewati," lanjutnya.