Pilkada Di Tengah Pandemi, Bawaslu Sebut Potensi Politik Uang Tinggi dan Rawan Penyalahgunaan Bansos
Pilkada serentak 2020 sudah ketuk palu akan dilaksakanan pada 9 Desember mendatang. Rawan politik uang dan penyalahgunaan bansos.
Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Pilkada serentak 2020 sudah ketuk palu akan dilaksakanan pada 9 Desember mendatang.
Diperkirakan, situasi belum banyak berubah, pandemi Covid-19 masih membayangi.
Kondisi di tengah pandemi tidak hanya mengubah tata cara pemilihan dan tahapan Pilkada, melainkan juga membentuk potensi kerawanan baru.
Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan, setidaknya ada empat kerawanan pada Pilkada serentak yang juga akan digelar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu.
Fritz menyebut kerawanan pertama adalah terkait penularan Covid-19.
Penyelenggara harus benar-benar menaati protokol kesehatan agar tidak terjangkit Covid-19, termasuk dengan menyelenggarakan pemilihan.
"Oleh karena itu penerapan protokol kesehatan itu kan menjadi standard dalam setiap tindakan, karena kami juga di Bawaslu tidak ingin muncul klaster-klaster baru untuk penyebaran covid19, sehingga ketika saat bertemu dengan masyarakat, pada saat melakukan tugas pengawasan, menerapkan protokol kesehatan itu adalah suatu hal yang penting," papar Fritz saat mengunjungi kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Selasa (30/6/2020).
Selain protokol kesehatan, pandemi Covid-19 yang juga menyerang sektor ekonomi masyarakat, menentukan potensi politik uang.
Menurut Fritz, potensi politik uang semakin besar pada Pilkada serentak 2020 ini.
Banyaknya pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga matinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuat politik uang seolah menjadi solusi bagi pemilih dan yang dipilih.
"Kerawanan yang kedua adalah kemungkinan tingginya politik uang, kenapa muncul, Karena status ekonomi sekarang ekonomi melambat banyak yang di-PHK sehingga peluang untuk politik uang itu semakin besar, karena ekonomi kita sedang mengakibatkan banyaknya di antara kita yang kehilangan pekerjaan," ujarnya.
Bantuan sosial (bansos) juga bisa menjadi lahan yang dimanfaatkan untuk membonceng kampanye terselubung.
Terutama bagi petahana yang juga bertugas menyalurkan bansos sebagai gugus tugas di daerahnya.
"Kepala gugus tugas untuk covid di masing-masing daerah adalah kepala daerahnya gitu, jadi ada mungkin terbukanya seorang kepala daerah dia sambil melaksanakan tugas kepala gugus tugas dia juga sambil menyebarkan pesan-pesan pada saat melakukan distribusi sembako dan bansos," ujarnya.
• Sederet Makanan Bisa Jadi Pengganti Nasi, Cocok untuk Menu Diet Kamu!
• Sempat Syok Anaknya Disunat Jin, Ibu di Ciputat Bersyukur: Biaya Sunat Mahal, Ayahnya Baru di PHK
Terakhir, kerawanan Pilkada di tengah pandemi adalah menurunnya partisipasi pemilih, terutama karena alasan takut tertular virus.
"Dan tingkatan kerawanan yang terakhir adalah resistensi daripada pemilih untuk hadir ke TPS pada hari pemungutan suara," ujarnya.
