Breaking News:

PPDB DKI Jakarta

Sekda: Pemprov DKI Bakal Revisi Juknis PPDB DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021

revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nkmod 670/2020 terkait petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Suharno
KOMPAS.com/Tria Sutrisna
Aksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI Jakarta berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut, pihaknya bakal merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nkmod 670/2020 terkait petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021.

Sebab, proporsi penerimaan calon peserta didik lewat jalur zonasi dalam aturan itu hanya sebesar 40 persen.

"Juknis kepala dinas nomor 670 ini nanti akan kami adendum ya terkait dengan persentasi yang (jalur) zonasinya," ucapnya, Senin (6/7/2020).

Meski persentase yang disebutkan dalam aturan itu hanya 40 persen, namun Saefullah menyebut, saat ini PPDB jalur zonasi sudah melampaui 50 persen daei total kapasitas bangku di sekolah.

Hasil Otopsi Gadis Serpong Utara Korban Pemerkosaan Bergilir, Tidak Ditemukan Zat Excimer

"Per hari ini, kami catat bahwa untuk zonasi yang sudah existing diterima di SMP itu sudah 51 persen lebih dan untuk SMA sudah 50,07 persen," ujarnya usai pertemuan dengan Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini berarti, PPDB jalur zonasi yang diterapkan di Jakarta diakui Saefullah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44/2019.

Imbas Pandemi, Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta Timur Telah Kosongkan Asrama Sejak Bulan Maret

"Kita ingin ciptakan pendidikan yang betul-betul berpihak kepada anak-anak yang memang harus kita teruskan pendidikan," kata Saefullah.

"Tidak boleh ada anak usia sekolah SMP dan SMA yang putus sekolah. Saya rasa itu prinsipnya," sambungnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved