Pemprov DKI Berencana Revisi RPJMD, Ketua Komisi A DPRD Soroti 3 Kebijakan Anies Ini

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Terkait hal ini, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti tiga program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini belum berjalan maksimal.

“Melihat capaian program pembanguna dalam RPJMD 2017-2022 selama 2,5 tahun terakhir, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi mendalam,” ucapnya, Jumat (10/7/2020).

Pertama, politisi Demokrat ini menyoroti program penanganan banjir, seperti pembuatan waduk dan vertical drainase yang belum berjalan dengan baik.

Terlebih, program naturalisasi yang digadang-gadang Anies semasa kampanye dulu sebagai langkah jitu dalam mengatasi banjir belum juga terlaksana.

“Penanganan banjir harus menjadi perhatian serius dan menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2022,” ujarnya.

Kemudian, target 46.554 wirausaha per tahun yang dicanangkan Anies dalam RPJMD juga dinilai Mujiyono tak masuk akal dan terkesan ambisius.

“Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang ditetapkan,” kata dia.

Terakhir, terkait janji kampanye Anies yang bakal menyediakan hunian DP nol bagi warga Jakarta yang ternyata realisasinya juga jauh dari target.

Dari target 232.214 unit hunian DP nol yang harus dibangun Anies dalam lima tahun keppemimpinannya, ia hanya mampu membuat 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa ditambah 850 unit yang baru dibangun di Nuansa Cilangkap.

• Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Dukung Rencana Anies Baswedan Revisi RPJMD Imbas Pandemi Covid-19

• Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Setuju Reklamasi Ancol: Pak Anies Tindaklanjuti Izin Pemerintah Pusat

• 13 Ribu Jiwa Melamar di Perusahaan, Susi Pudjiastuti Tunda Pengembangan Bisnis Imbas Covid-19

Belum lagi pola pembiayaan hunian DP nol rupiah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PAD) kepada Perumda Pembangun Sarana Jaya yang dinilai terlalu membebani APBD DKI.

“Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis penyediaan hunian DP nol rupiah dan mencari terobosan kreatif agar yang dibangun mencapai target,” tuturnya.