Breaking News:

Bantu Buron Djoko Tjandra Bikin e-KTP, Ini Sederet Sanksi yang Bakal Diterima Lurah Grogol Selatan

Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan terkait KTP Djoko Tjandra.

TRIBUNJAKARTA.COM/Annas Furqon Hakim
Lurah Grogol Selatan Asep Subahan saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Imbas keterlibatnya dalam kasus penerbitan e-KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta pun menyebutkan bahwa Asep disinyalir turut berperan dalam penerbitan e-KTP buron kasus Bank Bali itu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Asep termasuk kategori sedang atau berat.

"Kalau dia terbukti, dia dinonjobkan. Bahkan, kena sanksi hukuman dinas (hukdis) juga," ucapnya, Senin (13/7/2020).

Untuk sanksi sedang, selain dicopot dari jabatannya, Asep tidak akan mendapatkam Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama tiga bulan.

Dengan kata lain, ia hanya akan mendapatkan gaji pokok selama periode tersebut.

"Kalau sedang dia kena peringatan dan tidak masuk jabatan lurah lagi, digeser ke eselon yang sama. Namun, tetap TKD tiga bulan tidak dapat," ujarnya.

Sementara untuk sanksi berat, Asep tidak akan mendapatkan TKD selama setahun penuh dan demosi jabatan atau dimutasi hanya sebagai staf.

"Kalau berat sudah enggak jabat lagi, enggak dapat TKD juga 12 bulan, hanya dapat gaji saja," kata Chaidir.

Polemik KTP Djoko Tjandra Berujung Pencopotan Asep Subahan, Terungkap Pertemuan di Rumah Dinas Lurah

Anies Ungkap Kronologi Lurah Grogol Selatan Salah Gunakan Jabatan Terkait KTP Djoko Tjandra

Meski demikian, Chaidir menyebut, pihaknya tak berwenang menentukan sanksi yang bakal dikenakan kepada Asep.

Sebab, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pihak Inspektorat DKI Jakarta.

"Inspektorat yang menentukan masuknya ke ragam mana, apa masuk ke hukdis sedang atau berat," tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved